DJP Gandeng IAPI Perkuat Integrasi Data Laporan Keuangan

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Untung Supardi, mendorong penguatan kolaborasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak melalui pemanfaatan data laporan keuangan hasil audit.

Dalam pertemuan dengan jajaran IAPI di Ruang Rapat Kanwil DJP Jawa Timur III, Kota Malang, Untung menegaskan bahwa data laporan keuangan hasil audit akuntan publik dapat menjadi data penting untuk menggali potensi pajak (Selasa, 12/8).

“Kami berharap laporan keuangan yang telah diaudit dapat mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga bisa menjadi golden data bagi DJP. Tentu, kerja sama ini harus tetap berlandaskan profesionalitas, integritas, dan prinsip kerahasiaan,” ujar Untung.

Ketua Komite Keanggotaan dan Advokasi IAPI, Habib Basuni, mengapresiasi ajakan tersebut. Ia menekankan bahwa meski IAPI tidak berhubungan langsung dengan urusan perpajakan, para akuntan publik secara profesional ikut berperan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

“Kami memahami pentingnya kesadaran pajak sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Melalui profesi kami, secara tidak langsung kami membantu membangun kesadaran itu,” kata Habib.

Pertemuan ini juga menjadi ruang aspirasi bagi anggota IAPI. Bendahara 2 IAPI Jawa Timur, Irwahsyah C. Iskandar, mengusulkan agar DJP memiliki sistem yang mampu mendeteksi aset dalam laporan keuangan audited yang belum tercatat dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak.

Menanggapi hal itu, Untung mengungkapkan usulan tersebut sejalan dengan langkah yang tengah disiapkan DJP melalui penerapan financial reporting single window (FRSW). Sistem ini diharapkan menjadi platform terpadu pelaporan keuangan nasional yang dapat diakses oleh berbagai pihak berwenang.

“FRSW sedang kami siapkan platform utama data laporan keuangan nasional. Dengan sistem ini, integrasi data bisa lebih cepat, valid, dan bermanfaat untuk menggali potensi penerimaan negara,” jelasnya.

Rencana penerapan FRSW ini ditargetkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Jika berhasil diterapkan, FRSW akan menjadi tonggak penting menuju integrasi data keuangan yang akurat dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.