Wujudkan Pelayanan Prima, Pajak Kudus Gelar Forum Konsultasi Publik

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan menggandeng wajib pajak sebagai pengguna layanan utama perpajakan di Kab. Kudus (Kamis, 17/10). Kegiatan ini juga mengajak perwakilan dari berbagai sector, antara lain pemerintah, civitas akedimika, praktisi dan masyarakat. 

Dalam sambutannya, Mohamad Imroni, Kepala KPP Pratama Kudus, menyampaikan bahwa FKP ini merupakan wadah komunikasi dua arah antara KPP Pratama Kudus dengan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan atas layanan KPP Pratama Kudus.

Momentum ini sekaligus menjadi ajang pemberian penghargaan kepada 10 Wajib Pajak KPP Pratama Kudus dengan kontribusi penerimaan negara terbesar. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap wajib pajak, bukan hanya atas kontribusinya, tetapi juga atas peran aktif dan sinerginya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Target penerimaan KPP Pratama Kudus Tahun 2023 sebesar Rp777 miliar dapat tercapai sebesar Rp 810 miliar dengan persentase pencapaian yang sangat membanggakan yaitu 104%. Hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi antara KPP Pratama Kudus dengan wajib pajak,” pungkas Imroni dalam sambutannya.

Salah satu misi KPP Pratama Kudus adalah untuk menghimpun penerimaan pegara dengan menyelenggarakan pelayanan, edukasi, dan penegakan hukum demi mewujudkan masyarakat Kudus yang sadar dan tertib pajak. Visi dan Misi KPP Pratama Kudus ini dijelaskan oleh R. Ariestono Heri Putranto, Kepala Seksi Pelayanan, saat memberikan paparan dalam acara tersebut.

Selain itu, Aries juga menjelaskan motto, janji layanan, standar, dan maklumat pelayanan KPP Pratama Kudus.

“Dalam memberikan pelayanan yang prima, pegawai KPP Pratama Kudus mengimplementasikan budaya Pelayanan Prima (service excellent) berdasarkan standar  pelayanan dan 5S (Senyum, Salam, Sapa,  Sopan, Santun). Kami berharap pelayanan prima dapat semakin menumbuhkan trust stakeholder, harapannya penerimaan negara semakin meningkat,” kata Aries.

Salah satu wujud nyata pelayanan prima yang telah diupayakan KPP Pratama Kudus adalah diraihnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak 2022 hingga saat ini. “Mohon bantu kami untuk menjaga integritas, dengan tidak memberikan sesuatu kepada pegawai kami,“ tegas Aries dalam paparannya.

Dalam kesempatan ini, KPP Pratama Kudus juga melaksanakan edukasi coretax. Stefanus Nugroho, selaku penanggung jawab tim edukasi Coretax KPP Pratama Kudus menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat dari Coretax yang akan diimplementasikan per Januari 2025. “Intinya, Coretax hadir untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada sebelumnya,“ ucap Stefanus.

Sebagai penutup, Poniah, perwakilan dari PT Global Teknologi Niaga, memberikan testimoni layanan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Kudus yang telah memberikan layanan kepada wajib pajak dengan sangat baik,” ucapnya.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.