Romadhaniah: Implementasi Core Tax Menjadi Satu Wujud Reformasi Perpajakan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III Romadhaniah menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Perpajakan yang bertajuk “Outlook APBN 2024 dan Update Reformasi DJP” yang diselenggarakan Universitas Gunadarma di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma, Depok (Senin, 22/7).

Romadhaniah memaparkan bahwa pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan Negara mencapai Rp2,802 triliun dengan pendapatan perpajakan sebesar Rp2,309 atau sekitar 82% dari total pendapatan negara. “Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana perpajakan begitu penting bagi pembangunan nasional,” ucapnya.

Adapun realisasi pendapatan negara pada semester I tahun anggaran 2024 mampu mencapai Rp1.320 triliun atau 47,1% terhadap APBN 2024. Kinerja tersebut terkontraksi 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. 

Selanjutnya, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.398,0 triliun atau 42,0% terhadap pagu APBN tahun 2024, atau tumbuh 11,3% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam kesempatannya, Romadhaniah juga menyampaikan bahwa DJP sedang melakukan reformasi, “Langkah ini bertujuan untuk mencapai kepatuhan sukarela dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak melalui tiga pilar utama yaitu Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), IT & Basis Data dan Proses Bisnis serta Peraturan,” sebutnya.

Salah satu wujud reformasi di DJP adalah implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau disebut Core Tax. Sistem ini akan mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh DJP sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan sehingga memberi kemudahan kepada wajib pajak.

“Persiapan Core Tax sudah di tahap pengujian yang meliputi aspek fungsionalitas, performa, dan keamanan. Tahap ini sudah melibatkan wajib pajak, yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus,” tuturnya.

Romadhaniah mengatakan, untuk mencapai kepatuhan sukarela DJP tidak bisa sendiri. “Perlu bergandengan tangan dengan stakeholders lainnya dalam hal ini juga relawan pajak. Mereka lah yang membantu kami untuk bagaimana penetrasi kepada wajib pajak lebih mudah,” ucap Romadhaniah kepada para dosen dan mahasiswa Universitas Gunadarma.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.