Tokoh

Djazoeli Sadhani: Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar Harus Ditingkatkan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar Harus Ditingkatkan (Yos W Hadi/ Yos Wiyoso Hadi)

Pemeriksaan untuk Wajib Pajak besar diusulkan untuk dilakukan setiap tahun dan profesional. Jangan sampai Wajib Pajak Besar diperiksa setiap tahun tapi hanya Wajib Pajak itu-itu saja. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi dari LTO (KPP Wajib Pajak Besar) dilakukan saja semuanya. "Semua wajib pajak Orang Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar harus diperiksa," kata Prof.

Djangkung Sudjarwadi: Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

Djangkung Sudjarwadi: Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

"UU KUP dan peraturan pelaksaannya harus disesuaikan dengan penagihan pajak," tandas Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM, dalam Diskusi Penagihan Pajak di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015.

Gunadi: Tax Audit Coverage Indonesia Perlu Diperbesar

Gunadi: Tax Audit Coverage Indonesia Perlu Diperbesar

"Sumbangan penerimaan dari pemeriksaan masih kecil sehingga diperlukan penambahan audit coverage," ujar Prof. Dr. Gunadi, Msc. dalam Diskusi Pemeriksaan Pajak dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum 2015 di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015.

Menteri Keuangan Instruksikan Seluruh Kepala Kanwil DJP se-Sumatera Untuk Bekerja Keras Amankan Penerimaan Pajak

Selasa, 16 Juni 2015, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan 7 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Wilayah Pulau Sumatera 

Wahju K. Tumakaka: Otonomi Pajak Adalah Kebutuhan Negara, Bukan DJP yang Ingin 'Merdeka'

“Bukan DJP yang ingin 'merdeka', yang perlu dipahami adalah bahwa ini adalah kebutuhan negara” Wahju K. Tumakaka.

Armida Alisjahbana: Kemenkeu Kaji Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, Kementerian Keuangan sedang mengkaji pembentukan badan penerimaan negara.

David Sumual: Indonesia Perlu Menjadikan Ditjen Pajak sebagai Lembaga Independen

Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan Ditjen Pajak sebagai lembaga independen, untuk bisa mendorong penerimaan negara dari perpajakan.

Rizal Djalil, Darussalam dan Harry Azhar Azis Bicara tentang Ditjen Pajak

Mengingingat 96% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Posisinya yang sangat penting membuat lembaga yang bertanggung jawab terhadap pajak harus independen.

Ekonom UGM: Ditjen Pajak Baiknya di Bawah Presiden

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sri Adiningsih mengusulkan agar presiden mendatang memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kismantoro Petrus: Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka pada 31 Maret 2014

Batas akhir penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2014 akan jatuh pada 31 Maret mendatang, atau 3 bulan setelah tahun pajak 2013 berakhir.