Tajuk Pajak

Revaluasi Aktiva Tetap, Insentif Perpajakan yang Ramah

Revaluasi Aktiva Tetap, Insentif Perpajakan yang Ramah

Sejak 15 Oktober 2015 lalu, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan bernomor 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/2015) atau lebih dikenal sebagai Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap.

Jelang Tahun Penegakan Hukum, Manfaatkan Segera TPWP!

Jelang Tahun Penegakan Hukum, Manfaatkan Segera TPWP!

Tahun Baru 2016 sebentar lagi! Dengan akan berakhirnya tahun 2015 maka akan berakhir pula Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan arah kebijakan Perpajakan Nasional memasuki babak baru, yakni Tahun Penegakan Hukum Pajak.

Ekstensifikasi WP Baru Lampaui Target

Ekstensifikasi WP Baru Lampaui Target (Foto: Dokumentasi KPP Bojonagara, Artikel: Yos Wiyoso Hadi/Yos W Hadi)

Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) baru yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama tahun 2015 ini hingga 15 Oktober 2015 telah capai 317.734 WP Baru atau 105,91% dari target 300.000 WP Baru. Dari WP Baru hasil kegiatan ekstensifikasi tersebut yang melakukan pembayaran pajak adalah sebanyak 193.306 WP Baru atau 64,44%.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak, DJP Lebih Ramah Dalam Memungut Pajak

Adalah tidak benar jika di tahun 2015 ini terdapat isu bahwa DJP akan melakukan penyisiran tempat usaha Wajib Pajak secara membabi buta, atau memblokir rekening nasabah di bank tanpa terkait utang pajak tertentu. 

DJP Sukses Hentikan Tren Rugi Perusahaan Multinasional

Dengan menggunakan transaksi yang tidak wajar, Wajib Pajak diminta untuk “membeli” barang atau jasa dari perusahaan low tax rate country (LTRC) dengan harga di atas wajar, sehingga terus menerus merugi.

Lalu bagaimana Wajib Pajak dapat terus beroperasi jika merugi? Jawabannya adalah dengan diberikan hutang terus menerus sehingga Wajib Pajak berada dalam situasi “hidup segan mati tak mau”.

Iuran JHT Adalah Pengurang Pajak, Dikenakan Pajak Saat Diterima

Mencermati polemik pajak atas JHT akhir-akhir ini, perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa pengenaan pajaknya hanya satu kali, yakni pada saat diterima, dengan tarif lebih rendah dari tarif progresif umum.

Telah Berupaya Maksimal, DJP Berharap Kepatuhan Sukarela Meningkat

DJP telah melaksanakan berbagai upaya dan terobosan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal kebijakan TPWP 2015.

Pemerintah Selalu Hindari Pajak Berganda

Terbitnya PMK Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN ternyata menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat.

DJP Gencar Imbau Wajib Pajak Manfaatkan TPWP 2015

Hingga 31 Juli 2015, DJP telah mengirimkan 353.751 surat imbauan kepada 218.715 Wajib Pajak, dengan potensi pajak sebesar Rp 77,904 triliun.

70 Tahun Merdeka, Sudahkah Mandiri? Sudahkah Anda Berpartisipasi?

70 tahun Indonesia merdeka, namun belum bisa lepas dari bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan nasional dan pengelolaan pemerintahan.