Tajuk Pajak

Tetap Tarif Rendah! Manfaatkan Amnesti Pajak Periode II

Tetap Tarif Rendah! Manfaatkan Amnesti Pajak Periode II

Periode pertama program amnesti pajak baru saja berlalu dan telah sama-sama kita ketahui hasilnya. Selama periode amnesti Juli – September 2016, telah dihasilkan uang tebusan sebanyak Rp 93 triliun dan jumlah harta dilaporkan sebesar Rp 3.792 triliun.

Hindari Sanksi, Segera Manfaatkan Amnesti Pajak

Manfaatkan Amnesti Pajak

Hingga November 2016, sudah 450 ribu lebih wajib pajak yang memanfaatkan Amnesti Pajak.

Kesuksesan Amnesti Pajak Picu Optimisme Gapai Target Penerimaan Pajak

Kesuksesan Amnesti Pajak Sulut Optimisme Gapai Target Penerimaan Pajak

Hingga Rabu 19 Oktober 2016, pencapaian penerimaan uang tebusan Amnesti Pajak menurut dashboard Amnesti Pajak situs pajak.go.id telah mencapai 93,7 triliun dari target Rp165 triliun (57%).

Amnesti Pajak Momentum Perbaikan Ekonomi Nasional

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, Tahun ini diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini Pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang anugerahi Allah Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.

Siap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-Billing

Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016.

Ditjen Pajak Terus Galang Informasi Perpajakan Dari Berbagai Pihak

Ditjen Pajak Terus Galang Informasi Perpajakan Dari Berbagai Pihak (Image: Ayip; Redaksi: Yos W Hadi/Yos Wiyoso Hadi)

Menyusul lembaga-lembaga pemerintahan yang telah memberikan rincian jenis data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kini 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit juga diwajibkan untuk memberikan rincian jenis data dan informasi perpajakan kepada DJP paling lambat mulai 31 Mei 2016. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Foto: P2Humas; Artikel: Yos W Hadi/Yos Wiyoso Hadi

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan.

Sambut Tahun Penegakan Hukum, Ditjen Pajak Kini Punya 3 Direktorat Baru

Sambut Tahun Penegakan Hukum, Ditjen Pajak Kini Punya 3 Direktorat Baru (Uhum; Yos Wiyoso Hadi/Yos W Hadi)

Tepat pada Hari Ibu, 22 Desember 2015 lalu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan tiga direktorat baru unit eselon dua di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeran Keuangan (Kemenkeu).

Musim SPT Telah Tiba, Ditunggu Partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun 2016 Pemerintah bersama DPR telah menetapkan bahwa total belanja negara adalah Rp2.095,7 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.822,5 triliun sehingga kekurangannya (defisit) sebesar Rp273,1 triliun harus ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp272,7 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp398,2 miliar.