Sisi Lain

Sulitnya menagih piutang wajib pajak badan dan orang asing

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora) harus memutar otak untuk bisa mencairkan piutang pajak dari wajib pajak yang terdaftar di wilayahnya. Bagaimana tidak, wajib pajak yang hendak ditagih KPP Badora tak punya aset untuk membayar utang.

Mau tidak mau, KPP Badora akhirnya melakukan pencegahan kepada badan dan orang asing yang punya utang pajak tersebut.

Strategi persuasif menagih piutang wajib pajak orang asing

Tidak mudah menagih piutang pajak kepada wajib pajak Badan Usaha Tetap (BUT), badan asing, dan orang asing. Masing-masing wajib pajak ini punya keunikan sendiri. Karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Khusus menyusun strategi sendiri dalam menagih piutang pajak.

"Kami di KPP Badora selalu mengedepankan dua hal dalam melakukan pekerjaan penagihan kami mempunyai suatu strategi," kata Kepala KPP Badora Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Neilmadrin Nur.

Bayar utang pajak pun bisa kredit

Di zaman teknologi yang sudah semakin canggih ini, transaksi jual beli sudah sangat dimudahkan. Cara pembayaran dengan kredit pun sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Beli rumah, beli alat elektronik dan sebagainya, semua bisa dikredit.

Tak cuma dalam urusan jual beli yang bisa dikredit. Bahkan pembayaran utang wajib pajak pun bisa dicicil.

"Kalau wajib pajak kooperatif, kita akan memberikan sarana terbaik untuk wajib pajak pasti kalau nggak sanggup bayar langsung sekaligus, kita ada layanan angsur," kata Kasubdit Penagihan, Dodik Samsu Hidayat.

Pencairan piutang pajak yang membanggakan

Subdirektorat Penagihan pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak senantiasa berupaya memperbesar pencairan piutang pajak. Unit ini juga terus berupaya menekan penambahan piutang pajak. Sejak tahun 2011 dan 2012, Subdit Penagihan sudah memberikan sumbangan 1-2 persen penerimaan negara dari sektor perpajakan.

"Kalau dilihat dari angka-angkanya ya prestasi dari sisi penagihan ini cukup lumayanlah menyumbang 1-2 persen dari penerimaan negara di sektor perpajakan," kata Kasubdit Penagihan, Dodik Samsu Hidayat.

Upaya menurunkan jumlah dan mencairkan piutang pajak

Jumlah piutang pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat akibat adanya law enforcement (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi per tahun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Karena itu, Subdirektorat Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak, berupaya mencairkan jumlah piutang wajib pajak.

Cerita penyanderaan wajib pajak

Dalam dunia perpajakan tindakan penyanderaan wajib pajak juga pernah terjadi. Meski tidak banyak, namun penyanderaan wajib pajak dilakukan sesuai dengan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

"Pemblokiran, pencekalan, penyanderaan, penyitaan, dan pelelangan itu semua adalah tindakan penagihan yang diatur di UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Itu semua adalah tindakan penagihan yang kita lakukan untuk mencarikan piutang pajak yang sudah diselesaikan dan dihitung oleh pemeriksa," kata Kepala Subdirektorat Penagihan, Dodik Samsu Hidayat.

Menagih piutang pajak

Tugas menagih piutang pajak tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi dalam mendekati wajib pajak dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Ada yang kooperatif, ada juga yang susah.

Meski begitu, tugas negara dalam penagihan piutang pajak harus tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Tugas pokok Subdirektorat (Subdit) Penagihan adalah sebagai pengambil kebijakan untuk tindakan penagihan pajak tingkat nasional," kata Kasubdit Penagihan, Dodik Samsu Hidayat.