Sisi Lain

Butuh data resolusi tinggi? LAPAN siap melayani tanpa biaya

Bagi instansi pemerintahan yang membutuh data dengan resolusi tinggi, kini tak perlu lagi mengeluarkan kocek yang cukup besar untuk membayar Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2012, yang menginstruksikan kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala POLRI, para Kepala LPNK, para Gubernur, para Bupati/Walikota agar meningkatkan efisiensi dan menghindari duplikasi alokasi anggaran dalam rangka memanfaatkan data satelit indera resolusi tinggi yang disediakan LAPAN.

Menjalin kerjasama dengan LAPAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tak mau ketinggalan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apalagi untuk pelayanan terhadap wajib pajak. Ditjen Pajak sudah melakukan kerjasama dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Menangani berbagai karakteristik wajib pajak orang asing

Indonesia dikenal kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Hingga tak sedikit warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Mereka bisa berasal dari berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, Australia, Amerika, dan Afrika. Warga negara asing yang bekerja di Indonesia ini pun tetap membayar pajak kepada negara. Banyak dari mereka yang sudah sadar membayar pajak. Namun banyak pula yang menunggak pajak hingga kabur ke luar negeri.

Proses persuasif tagih piutang pajak orang asing

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora) tidak bekerja sendiri dalam melakukan tindakan penagihan aktif seperti pencegahan terhadap wajib pajak orang asing.

KPP Badora menggandeng instansi terkait seperti imigrasi dan kantor tempat orang asing tersebut bekerja.

"Biasa kami melakukan koordinasi dengan pemberi kerjanya untuk mendapatkan informasi kapan dia (wajib pajak orang asing) selesai (kerja)," kata Kepala Seksi Penagihan KPP Badora, Agus Hernawanto Purnomo.

Bersiap hadapi sidang di Pengadilan Pajak

Dalam Pengadilan Pajak, perlu persiapan & kesabaran yang ekstra demi mempertahankan pendapatan negara dari sektor pajak.

Sumber: merdeka.com
Foto: debby

 

rotating image

 

 

Video mengintip proses penyelesaian sengketa pajak

Pengadilan Pajak merupakan tempat penyelesaian sengketa pajak usai keberatan yang diajukan wajib pajak di kantor wilayah tempat wajib pajak terdaftar. Di Pengadilan Pajak inilah, wajib pajak memiliki hak untuk mempertahankan perhitungan perpajakannya.

Bersidang di Pengadilan Pajak

Petugas Penelaah Keberatan banyak mengalami suka duka dalam menghadapi wajib pajak yang bersikeras dengan pendapatnya.

Sumber: merdeka.com
Foto: debby

 

rotating image