Siaran Pers

Pelaporan Data Kartu Kredit, Langkah Awal Menuju Era Keterbukaan Informasi Keuangan dan Perbankan

Menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan klarifikasiMenanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan klarifikasi

Kanwil DJP Jawa Barat I Kembali Serahkan Pengemplang Pajak ke Kejaksaan

Bandung, 26 Mei 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I kembali menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan dengan inisial RBG beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis (26/05/2016). “Ini adalah bukti kesungguhan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum”, ujar Yoyok Satiotomo, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I. RBG disangka telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 39 ayat (1) jo Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Kembali Lakukan Gijzeling

Rabu, 25 Mei 2016 – Penyanderaan (gijzeling) kembali dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung  terhadap Penunggak Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya.

Kanwil DJP Jawa Tengah I Sandera Penunggak Pajak Ratusan Juta

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Republik Indonesia telah menyandera (gijzeling) Penanggung Pajak SMP, pada Kamis, 26 Mei 2016.

SMP merupakan Direktur Utama PT GPP, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan memiliki tunggakan pajak lebih dari Rp 700 juta. Saat ini SMP dititipkan di rumah tahanan Kelas II.A Ambawara.

Pelaku Penggelapan Pajak Divonis Penjara 1,5 Tahun dan Denda Rp 21,5 Milyar

Seorang pelaku penggelapan pajak, Carla Parasa Tjong, telah dijatuhi vonis satu tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 21,59 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan ini sesuai lebih ringan enam bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2009, terdakwa menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan.

Kanwil DJP Jawa Barat I Sandera Penunggak Pajak 6,5 Miliar

Bandung, 9 Mei 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I dan KPP Pratama Bandung Tegallega melakukan penyanderaan atau gijzeling terhadap HS, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menunggak pajak sebesar Rp 6,5 miliar. Penyanderaan dilakukan di Bandung pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016. Tindakan penyanderaan dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Keuangan. Dalam melakukan penyanderaan, Kanwil DJP Jawa Barat I bekerja sama dengan Polda Jabar dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat.

Aparat Penegak Hukum Backup Kanwil DJP Nusa Tenggara Sandera Penanggung Pajak Di Bima

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepolisian Resort (Polres) Dompu, Polres Bima, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTB, Lapas Kelas IIA Mataram, dan unsur intelijen telah melakukan penyanderaan badan (gijzeling) atas Penanggung Pajak dengan inisial RS, yang memiliki tunggakan pajak yang sudah inkrah dengan total sebesar Rp4,7 miliar, hari Senin tanggal 25 April 2016.

Pengadilan Negeri Pontianak Vonis Terpidana Pajak

Pontianak 25 April 2016, Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp377 Juta kepada YLT atas perkara tindak pidana perpajakan. YLT adalah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak.

Ditjen Pajak Sandera Penunggak Pajak di Gorontalo

Gorontalo, 21 April 2016,Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo, BINDA Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo serta Lembaga Pemasyarakatan Boalemo, melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap 2 orang Penanggung Pajak dari PT UA dan CV U yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalao berinisial SL (pria, 52 tahun) dan HR (pria, 44 tahun) pada Rabu, 20 A

Delapan Pemda ini Syaratkan Kepatuhan Pajak untuk Mendapat Izin Daerah

Direktur Jenderal Pajak hari ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan delapan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II terkait pemberlakuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu di daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bekasi. Acara penandatanganan MoU dan peresmian KSWP dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Cirebon.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.