Siaran Pers

Kanwil DJP Jatim II Sandera Wajib Pajak Nakal

Rabu, 07 Desember 2016 – Direktorat Jenderal Pajak kembali berhasil melakukan tindakan penyanderaan terhadap Penunggak Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menyandera (gijzeling) seorang  Penanggung Pajak PT SPS pada hari Selasa, 6 Oktober 2016, PNB.

Klarifikasi Pemberitaan Delapan Orang Terkaya Tidak Punya NPWP

Sehubungan dengan pemberitaan di media massa terkait pernyataan Menteri Keuangan bahwa delapan orang terkaya Indonesia tidak memiliki NPWP, di mana sebagian media memuat nama delapan orang tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Kanwil DJP Jawa Timur III Sandera Badan WP Orang Pribadi

Jumat, 09 Desember 2016 – Direktorat Jenderal Pajak kembali berhasil melakukan tindakan penyanderaan terhadap Penunggak Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menyandera (gijzeling) seorang  Wajib Pajak Orang Pribadi BW (51 th) pada hari Kamis, 8 Desember  2016.

Segera Manfaatkan Amnesti Pajak, Nikmati Berbagai Fasilitas Perpajakan

Amnesti Pajak merupakan masa transisi (9 bulan, dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017), kesempatan yang diberikan pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk segera melaporkan (memperbaiki/membenahi) kewajiban perpajakan secara jujur, benar, lengkap, dan jelas, sebelum tahun 2018.

Masa Penyanderaan Mantan Direktur PT KT diperpanjang

Kamis, 24 November 2016 - Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung melalui KPP Pratama Bangka memperpanjang masa penyanderaan dan pemindahan tempat penyanderaan KMT penanggung pajak PT. KT.

Pembacaan Putusan Sidang Direktur PT. FTP

Hasil sidang yang dilakukan terhadap tersangka ADRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ (inisial AN) setelah dilangsungkan persidangan sebanyak 20 kali persidangan, hari Selasa tanggal dua puluh satu, bulan november, tahun dua ribu enam belas (Selasa, 21 November 2016) dilakukan pembacaan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yunita bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Pasal 39 ayat (1) huruf d.

KPP Pratama Palembang Ilir Timur Lakukan Penyitaan Aset WP Penunggak Pajak

Hari ini Rabu tanggal 30 November 2016, KPP Pratama Palembang Ilir Timur melakukan tindakan penyitaan aset Wajib Pajak. Penyitaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari rangkaian penagihan aktif yang telah dilakukan sebelumnya berupa Surat Teguran, dan Surat Paksa. Tindakan penyitaan dilakukan terhadap 1 WP Badan Usaha dengan nilai sisa tunggakan sebesar Rp 2,285 milyar. Jenis aset yang disita adalah 2 kendaraan bermotor dengan nilai taksiran menurut Jurusita Pajak sekitar Rp 350 juta.

Siaran Pers selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut:

 

Ditjen Pajak Apresiasi KPK atas OTT Oknum Pegawai Ditjen Pajak

Sehubungan dengan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

KPP Pratama Baubau Setor 1M Ke Kas Negara Hasil Dari Lelang Aset Penunggak Pajak

Sebanyak 5 (lima) buah kendaraan berupa alat berat dengan total Harga Pokok Lelang senilai Rp. 1.061.000.00,00 sukses terjual dari gelaran Lelang Aset Penunggak Pajak yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau. Barang yang dilelang kali ini merupakan aset dari penunggak pajak an. PT BBDM yang memiliki tunggakan pajak senilai 6,2 Miliar. Gelaran lelang ini sendiri berhasil dilaksanakan berkat kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari.

Sisa 2 Minggu, Manfaatkan Segera Tarif Terendah Amnesti Pajak 2%

Bogor, 20 September 2016, Kanwil DJP Jawa Barat III yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Mohammad Isnaeni bersama dengan Kepala KPP Pratama Bogor, Mamik Eko Soessanto mengadakan konferensi pers terkait update amnesti pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III di Hotel Salak The Heritage, Bogor (14/9).