Siaran Pers

12 KPP di Kanwil DJP Sumatera Selatan Kembali Lakukan Sita Serentak

Hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2016, Kanwil  DJP  Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” yang dilakukan oleh 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.  Kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” ini adalah salah satu langkah penegakan hukum perpajakan yang dicanangkan untuk tahun 2016. Untuk mensukseskan kegiatan tindakan penagihan serentak ini, KPP bekerjasama dengan aparat keamanan.....

MK Nyatakan Amnesti Pajak Tidak Melanggar UUD 1945

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini menyatakan bahwa program Amnesti Pajak tidak melanggar UUD 1945. Keputusan MK ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan atas empat perkara judicial review terkait UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dengan demikian, putusan MK ini menjadi landasan hukum yang pasti dan menghilangkan segala keraguan terkait legalitas dan konstitusionalitas program Amnesti Pajak sehingga masyarakat/Wajib Pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak dengan kepastian hukum yang kuat dan jelas

Kanwil DJP Nusa Tenggara Lawan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya pun harus extraordinary. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAkS) DJP Tahun 2016 mengambil tema “Satukan Langkah, Satukan Jiwa, Lawan Korupsi”, merupakan suatu bentuk sinergi dan komitmen seluruh pegawai DJP, khususnya pegawai di Kanwil DJP Nusa Tenggara, untuk selalu berintegritas dan membangun sikap untuk selalu melawan segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktek pungutan liar.

Untuk selengkapnya dapat dibaca pada lampiran di bawah ini.

Kanwil DJP Jatim II Sandera Wajib Pajak Nakal

Rabu, 07 Desember 2016 – Direktorat Jenderal Pajak kembali berhasil melakukan tindakan penyanderaan terhadap Penunggak Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menyandera (gijzeling) seorang  Penanggung Pajak PT SPS pada hari Selasa, 6 Oktober 2016, PNB.

Klarifikasi Pemberitaan Delapan Orang Terkaya Tidak Punya NPWP

Sehubungan dengan pemberitaan di media massa terkait pernyataan Menteri Keuangan bahwa delapan orang terkaya Indonesia tidak memiliki NPWP, di mana sebagian media memuat nama delapan orang tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Kanwil DJP Jawa Timur III Sandera Badan WP Orang Pribadi

Jumat, 09 Desember 2016 – Direktorat Jenderal Pajak kembali berhasil melakukan tindakan penyanderaan terhadap Penunggak Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menyandera (gijzeling) seorang  Wajib Pajak Orang Pribadi BW (51 th) pada hari Kamis, 8 Desember  2016.

Segera Manfaatkan Amnesti Pajak, Nikmati Berbagai Fasilitas Perpajakan

Amnesti Pajak merupakan masa transisi (9 bulan, dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017), kesempatan yang diberikan pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk segera melaporkan (memperbaiki/membenahi) kewajiban perpajakan secara jujur, benar, lengkap, dan jelas, sebelum tahun 2018.

Masa Penyanderaan Mantan Direktur PT KT diperpanjang

Kamis, 24 November 2016 - Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung melalui KPP Pratama Bangka memperpanjang masa penyanderaan dan pemindahan tempat penyanderaan KMT penanggung pajak PT. KT.

Pembacaan Putusan Sidang Direktur PT. FTP

Hasil sidang yang dilakukan terhadap tersangka ADRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ (inisial AN) setelah dilangsungkan persidangan sebanyak 20 kali persidangan, hari Selasa tanggal dua puluh satu, bulan november, tahun dua ribu enam belas (Selasa, 21 November 2016) dilakukan pembacaan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yunita bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Pasal 39 ayat (1) huruf d.