Siaran Pers

DJP Tidak Perpanjang Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan Badan

BANDUNG, 26 April 2017- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ( Kanwil DJP Jabar I), Yoyok Satiotomo, mengatakan batas terakhir untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada 30 April 2017. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh 2016 agar tidak menunda melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Ingat, 30 April Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak berbentuk badan yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 untuk segera menyampaikannya sebelum batas waktu tanggal 30 April 2017.

Focus Group Discussion Optimalisasi Lelang Barang Sitaan

Dit. Pemeriksaan dan Penagihan Bogor, 12 April 2017 --- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema “Optimalisasi Lelang Barang Sitaan” di Ballroom Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Bogor.

Forum ini dihadiri oleh 159 peserta aktif, baik di lingkungan DJP yang terdiri atas sebagian Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kasi Bimbingan Penagihan yang mewakili 33 Kanwil DJP, maupun para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari seluruh Indonesia.

Wajib Pajak Batal Disandera Karena Alasan Ini

Pematang Siantar, 1 April 2017. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Sumatera Utara II bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat menghentikan upaya penyanderaan terhadap penunggak pajak berinisial AS dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.3 milyar Penghentian upaya penyanderaan dilakukan karena Wajib Pajak pada akhirnya bersedia untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya melalui mekanisme program tax amnesty tepat di hari terakhir program tersebut berakhir.

Kanwil DJP Papua dan Maluku Hentikan Penyanderaan

Ambon, 30 Maret 2017,- Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku menghentikan upaya penyanderaan terhadap penanggung pajak dengan inisial KL dan PGH. Keduanya merupakan penanggung pajak dari perusahaan penunggak pajak yang terdaftar di wilayah Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku. KL merupakan pemilik dari CV KS yang terdaftar di KPP Pratama Ambon dan memiliki tunggakan pajak dengan nilai Rp 3,4 M.

Lunasi Utang Pajak, Sandera Pajak Asal Bima Nusa Tenggara Barat Dilepaskan

Mataram, 31 Maret 2017 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara tanggal 3 Maret 2017, secara administratif dalam tahapan melepaskan sandera pajak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusa Kambangan, setelah menginap di Lapas tersebut sejak Selasa 21 Maret 2017 lalu.

Memasuki Hari Terakhir, Kanwil DJP Jawa Tengah I Imbau Masyarakat Ikut Amnesti Pajak

Memasuki hari-hari terakhir program Amnesti Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I semakin gencar melakukan sosialisasi diberbagai tempat dan kerja sama dengan berbagai instansi.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I terus menjalin kerja sama berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program Amnesti Pajak yang hanya tinggal beberapa hari ini.

Pengadilan Negeri Dompu Mentahkan Gugatan RS

Mataram 23 Maret 2017 – Pengadilan Negeri Dompu telah memutuskan perkara gugatan perdata yang diajukan oleh RS, penanggung pajak yang disandera di lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan, seperti tertera dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu tanggal 22 Maret 2017.

Menunggak Pajak, HS Masuk Nusakambangan

BANDUNG, 30 Maret 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ( Kanwil DJP Jabar I) memindahkan seorang penunggak pajak berinisial HS dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kebon Waru Bandung ke Lapas Batu Nusakambangan, Kamis (30/03/2017).

Setelah Amnesti Berakhir, Kanwil DJP Sumut I Fokus Pada Penegakan Hukum

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan segera berakhir pada 31 Maret 2017. Sampai dengan 20 Maret 2017, jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I sebesar Rp 4,6 triliun.