Siaran Pers

Kanwil DJP Sumut I Apresiasi Seluruh Pihak dalam Pengamanan Penerimaan Pajak

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah berakhir. Jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I hampir mencapai Rp 5 triliun. Total Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak lebih dari 54 ribu orang. Jumlah harta yang dideklarasi di dalam negeri sebanyak Rp 176,4 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasi di luar negeri sebesar Rp 44,8 triliun.

Klarifikasi Pemberitaan Media Berkaitan Dengan Pajak Fadli Zon

Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa ada pesanan dari istana untuk mencari persoalan pajak Bapak Fadli Zon, bersama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan penegasan sebagai berikut:

1. DJP tidak pernah mendapatkan instruksi atau pesanan untuk mencari persoalan perpajakan wajib pajak dari siapapun. DJP bukanlah alat politik, melainkan institusi penghimpun penerimaan negara yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, baik UU formal dan material.

Kembali, Kanwil DJP Jabar I Kirim Penunggak Pajak ke Nusakambangan

BANDUNG, 8 Mei 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyandera kembali seorang penunggak pajak berinisial HS, asal Bandung di Lapas Batu Nusakambangan, Senin, (08/05/2017). HS disandera kembali karena yang bersangkutan mempunyai utang pajak dan telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan aktif atas CV.SB, dengan HS bertindak selaku penanggung pajak. Nilai tunggakan dimaksud mencapai Rp7,6 miliar. CV. SB menunggak PPh dan PPN hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 dan 2016. 

Klarifikasi Terkait Pemberitaan Penahanan Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Menanggapi pemberitaan di media tentang penahanan mantan pegawai Ditjen Pajak oleh Kejaksaan Agung, bersama ini disampaikan klarifikasi sebagai berikut.

Kanwil DJP Bali Gelar Media Gathering Pasca Amnesti Pajak

Denpasar – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali undang para awak media baik Pimpinan Redaksi dan wartawan media cetak, elektronik, dan media online di acara Media Gathering yang digelar di Ayucious Resto & Lounge, Rabu (26/04).

Kanwil DJP Bali mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh awak media di Provinsi Bali yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan Program Amnesti Pajak melalui kontribusi penyiaran berita terkait Amnesti Pajak.

Tunggak Rp 412 juta, KPP Cibeunying Sita Aset Penunggak Pajak

BANDUNG, 26 April 2017- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying aktif melaksanakan kegiatan penagihan. Kali ini proses penyitaan dilakukan atas satu bidang tanah seluas 5.030 m2 milik PT. PDAP yang berlokasi di Ciater, Subang, Selasa (25/04/2017). Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan galian itu menunggak pajak sebesar Rp 412 juta.

DJP Tidak Perpanjang Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan Badan

BANDUNG, 26 April 2017- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ( Kanwil DJP Jabar I), Yoyok Satiotomo, mengatakan batas terakhir untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada 30 April 2017. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh 2016 agar tidak menunda melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Ingat, 30 April Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak berbentuk badan yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 untuk segera menyampaikannya sebelum batas waktu tanggal 30 April 2017.

Focus Group Discussion Optimalisasi Lelang Barang Sitaan

Dit. Pemeriksaan dan Penagihan Bogor, 12 April 2017 --- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema “Optimalisasi Lelang Barang Sitaan” di Ballroom Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Bogor.

Forum ini dihadiri oleh 159 peserta aktif, baik di lingkungan DJP yang terdiri atas sebagian Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kasi Bimbingan Penagihan yang mewakili 33 Kanwil DJP, maupun para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari seluruh Indonesia.

Wajib Pajak Batal Disandera Karena Alasan Ini

Pematang Siantar, 1 April 2017. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Sumatera Utara II bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat menghentikan upaya penyanderaan terhadap penunggak pajak berinisial AS dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.3 milyar Penghentian upaya penyanderaan dilakukan karena Wajib Pajak pada akhirnya bersedia untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya melalui mekanisme program tax amnesty tepat di hari terakhir program tersebut berakhir.