Siaran Pers

Tunggak Pajak Rp 5.71 Miliar, Direktur Perusahaan Dititipkan di Lapas Porong

Atas kerjasama Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Polda Jawa Timur pada hari Selasa, 18 Juli 2017 telah melakukan penyanderaan atas SH, Direktur PT TJ yang memiliki tunggakan pajak Rp 5,71miliar. Saat ini SH dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong, Surabaya.

Semalam di Lapas Salemba, Penanggung Pajak ini Langsung Lunasi Utang Pajaknya

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Rabu 12 Juli 2017 telah menyandera seorang penanggung pajak dengan inisial EB di Lapas Salemba, Jakarta.

EB adalah pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak yang memiliki utang pajak sebesar Rp2,37 miliar yang berasal dari tagihan pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016.

Surabaya Terus Upayakan Seratus Persen

Surabaya - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I mengadakan Rapat Koordinasi Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Jatim I (10/7). Acara yang diikuti oleh 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Surabaya ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kegiatan pada semester I dan menyatukan pandangan terkait upaya apa saja yang akan dilakukan pada semester II tahun 2017 demi tercapainya target penerimaan pajak.

Indonesia dan Swiss Deklarasikan Kesiapan Untuk Memulai Pertukaran Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Pemerintah Indonesia dan Swiss hari ini mendeklarasikan kesiapan kedua negara untuk saling bertukar informasi keuangan untuk tujuan perpajakan atau dikenal dengan istilah Automatic Exchange of Information (AEOI). Penandatangan Joint Declaration tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yang Mulia Yvonne Baumann, yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK, dengan mengambil tempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Indonesia dan Hong Kong Resmi Kerjasama Pertukaran Informasi Keuangan Untuk Tujuan Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Commissioner of Inland Revenue Department, Hong Kong, Mr. Wong Kuen-fai, hari ini telah menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) di Kantor Pusat Inland Revenue Department, Hong Kong. Penandatangan BCAA tersebut disaksikan oleh Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia di Hong Kong, Tri Tharyat, dan Direktur Perpajakan Internasional, P. M. John L. Hutagaol.

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Penjara 5 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp2,9 Miliar

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Jumat, 9 Juni 2017 menjatuhkan vonis kepada tiga terdakwa tindak pidana perpajakan berinisial DS, RS dan SM, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama lima tahun enam bulan, empat tahun enam bulan dan dua tahun. Sementara untuk DS ditambah denda sebesar Rp 2.9 miliar subsider 6 (enam) bulan kurungan. Atas vonis terhadap ketiga terdakwa tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

Pemerintah Merevisi Batas Minimum Saldo Rekening Yang Wajib Dilaporkan Lembaga Keuangan Secara Otomatis Kepada DJP

Siaran pers Kementerian Keuangan, tanggal 7 Juni 2017, menyatakan bahwa Pemerintah merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan Lembaga Keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

Siaran Pers lengkap dapat diunduh pada tautan berikut:

 

Kanwil DJP Sumut I Apresiasi Seluruh Pihak dalam Pengamanan Penerimaan Pajak

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah berakhir. Jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I hampir mencapai Rp 5 triliun. Total Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak lebih dari 54 ribu orang. Jumlah harta yang dideklarasi di dalam negeri sebanyak Rp 176,4 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasi di luar negeri sebesar Rp 44,8 triliun.

Klarifikasi Pemberitaan Media Berkaitan Dengan Pajak Fadli Zon

Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa ada pesanan dari istana untuk mencari persoalan pajak Bapak Fadli Zon, bersama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan penegasan sebagai berikut:

1. DJP tidak pernah mendapatkan instruksi atau pesanan untuk mencari persoalan perpajakan wajib pajak dari siapapun. DJP bukanlah alat politik, melainkan institusi penghimpun penerimaan negara yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, baik UU formal dan material.

Kembali, Kanwil DJP Jabar I Kirim Penunggak Pajak ke Nusakambangan

BANDUNG, 8 Mei 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyandera kembali seorang penunggak pajak berinisial HS, asal Bandung di Lapas Batu Nusakambangan, Senin, (08/05/2017). HS disandera kembali karena yang bersangkutan mempunyai utang pajak dan telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan aktif atas CV.SB, dengan HS bertindak selaku penanggung pajak. Nilai tunggakan dimaksud mencapai Rp7,6 miliar. CV. SB menunggak PPh dan PPN hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 dan 2016.