Siaran Pers

MK Nyatakan Amnesti Pajak Tidak Melanggar UUD 1945

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini menyatakan bahwa program Amnesti Pajak tidak melanggar UUD 1945. Keputusan MK ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan atas empat perkara judicial review terkait UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dengan demikian, putusan MK ini menjadi landasan hukum yang pasti dan menghilangkan segala keraguan terkait legalitas dan konstitusionalitas program Amnesti Pajak sehingga masyarakat/Wajib Pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak dengan kepastian hukum yang kuat dan jelas

Kanwil Jawa Barat I Raup Penerimaan Pajak 26.7 Triliun

Bandung, Hingga Sabtu (31/12) pukul 20.30 WIB, Kanwil DJP Jawa Barat I meraup penerimaan pajak sebesar Rp 26,7 Triliun Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo, mengatakan, raihan tersebut sebesar 88,7 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 30,1 Triliun.
"Dengan demikian penerimaan kami tumbuh 23,4% dibandingkan tahun lalu," kata Yoyok, di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung. Dia mengatakan pencapaian tersebut diharapkan masih akan terus bertambah hingga pukul 12.00 malam menjelang pergantian tahun.

Perpanjangan Jam Layanan Penyetoran Penerimaan Negara Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Bank/ Pos Persepsi

Sehubungan dengan pelaksanaan program Amnesti Pajak periode II yang akan berakhir pada 31 Desember 2016, maka guna memberikan fasilitas layanan penyetoran penerimaan negara bagi wajib pajak/ wajib bayar/dan/atau wajib setor, Menteri Keuangan telah meminta Bank/Pos Persepsi untuk dapat memperpanjang jam layanan loket penyetoran penerimaan negara pada tanggal 30 Desember 2016 minimal hingga pukul 21.00 waktu setempat dan pada tanggal 31 Desember 2016 minimal hingga pukul 15.00 waktu setempat.

Lunasi Utang Pajak, Sandera pajak asal Mempawah Kalbar dilepaskan

Kamis 22 Desember 2016 , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah dengan nomor S-15412/WPJ.13/KP.04/2016 tanggal 22 Desember 2016, telah melepaskan sandera pajak dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, setelah menginap di Lapas tersebut sejak Rabu 16 November 2016 lalu.

Penyanderaan (Gijzelling) Penunggak Pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I telah melakukan penyanderaan atau gijzeling terhadap 2 (dua) orang Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto.

12 KPP di Kanwil DJP Sumatera Selatan Kembali Lakukan Sita Serentak

Hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2016, Kanwil  DJP  Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” yang dilakukan oleh 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.  Kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” ini adalah salah satu langkah penegakan hukum perpajakan yang dicanangkan untuk tahun 2016. Untuk mensukseskan kegiatan tindakan penagihan serentak ini, KPP bekerjasama dengan aparat keamanan.....

Kanwil DJP Nusa Tenggara Lawan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya pun harus extraordinary. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAkS) DJP Tahun 2016 mengambil tema “Satukan Langkah, Satukan Jiwa, Lawan Korupsi”, merupakan suatu bentuk sinergi dan komitmen seluruh pegawai DJP, khususnya pegawai di Kanwil DJP Nusa Tenggara, untuk selalu berintegritas dan membangun sikap untuk selalu melawan segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktek pungutan liar.

Untuk selengkapnya dapat dibaca pada lampiran di bawah ini.

Kanwil DJP Jatim II Sandera Wajib Pajak Nakal

Rabu, 07 Desember 2016 – Direktorat Jenderal Pajak kembali berhasil melakukan tindakan penyanderaan terhadap Penunggak Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menyandera (gijzeling) seorang  Penanggung Pajak PT SPS pada hari Selasa, 6 Oktober 2016, PNB.

Klarifikasi Pemberitaan Delapan Orang Terkaya Tidak Punya NPWP

Sehubungan dengan pemberitaan di media massa terkait pernyataan Menteri Keuangan bahwa delapan orang terkaya Indonesia tidak memiliki NPWP, di mana sebagian media memuat nama delapan orang tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: