Peraturan Perpajakan Pilihan

Contoh: Peraturan SPT Elektronik

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-37/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Nomor PER-01/PJ/2015, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf (c) UU Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan yang tergolong sangat mewah.

Barang yang tergolong Sangat Mewah dapat dilihat pada lampiran berikut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan tersebut dapat diunduh pada tautan di bawah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan pada pokoknya berisi pemberian penghapusan sanksi administrasi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP (dikenal dengan sanksi bunga penagihan) apabila: 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.