Peraturan Perpajakan Pilihan

Contoh: Peraturan SPT Elektronik

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi , dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2016 tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.