A. Gambaran Umum Kinerja Perekonomian dan Pelaksanan APBN
Secara umum, kinerja Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat bertumbuh pada level yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat pada Triwulan III 2017 berada pada angka 5,19% dan laju inflasi tahun kalender year to date (Januari - November 2017) sebesar 3,06 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun year on year (November 2017 terhadap November 2016) tercatat sebesar 3,42 persen.
Hal di atas menunjukkan bahwa peran APBN sebagai instrument kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, dan efisien, serta berkelanjutan (sustainable). Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan, Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Jawa Barat.
B. Revaluasi Barang Milik Negara
Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaksanakan program Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Revaluasi Aset BMN). Program tersebut didasari hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, di mana Menteri Keuangan diminta untuk melakukan revaluasi BMN yang akan digunakan kembali (roll over) sebagai dasar penerbitan underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Objek Revaluasi Aset BMN yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Revaluasi BMN berupa 934.000 barang (NUP). Jumlah tersebut terdiri atas 108 ribu bidang tanah, 435 ribu gedung dan bangunan, serta 391 ribu jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 termasuk yang sedang dilakukan pemanfaatan.
Revaluasi Aset BMN mempunyai manfaat yang strategis dan fundamental, yaitu pembaruan nilai aset sesuai kondisi dan nilai pasar, pembangunan basis data BMN yang lebih baik, serta mengidentifikasi BMN yang belum termanfaatkan secara optimal.
C. Kemenkeu Learning Center (KLC)
Kemenkeu Learning Center merupakan laman yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung program Corporate University yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Walaupun laman pembelajaran ini masih terhitung baru, tetapi telah terdapat 699 video pembelajaran yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Masyarakat, maupun pegawai Kementerian Keuangan khususnya, dapat mengakses laman KLC melalu gawai mereka masing-masing. Terdapat 8 kategori utama dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu Anggaran, Bea dan Cukai, Fiskal, Kekayaan Negara, Pajak, Pengembangan SDM, Perbendaharaan, dan Perimbangan Keuangan. Selain itu, masih banyak kategori yang lebih spesifik dengan total 18 kategori. Masyarakat pun dapat membagikan video tersebut melalui akun media sosialnya masing-masing.
D. Kinerja Pelaksanaan APBN 2017
Pelaksanaan APBNP 2017 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi yang menggembirakan, baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja.
Realisasi pendapatan Negara yang merupakan pendapatan dari perpajakan dan bukan pajak mencapai Rp105,4 triliun rupiah. Penerimaan pajak dari 3 (tiga) Kantor Wilayah DJP di Jawa Barat mencapai Rp71,8 triliun Rupiah (92,7% dari target Rp77,4 triliun Rupiah). Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, penerimaan pajak di Jawa Barat tumbuh 8,17%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (28,5%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 24,6%.
Realisasi penerimaan Negara dari sisi Kepabeanan dan Cukai tahun 2017 Jawa Barat mencapai Rp26,9 triliun rupiah atau tumbuh 5,3% dari tahun lalu. Realisasi ini 99,9 % dari target sebesar Rp27 triliun Rupiah. Komposisi penerimaan Kanwil DJBC terdiri dari penerimaan Kepabeanan Rp.921 miliar Rupiah dan penerimaan dari Cukai sebesar Rp26,1 triliun Rupiah.
Selanjutnya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jawa Barat mencapai Rp2,9 Triliun serta pendapatan dari potongan belanja sebesar Rp3,7 triliun Rupiah. Capaian PNBP selaras dengan semakin membaiknya harga komoditas di pasar internasional dan regional, perbaikan kinerja BUMN sektor pertambangan, dan perbaikan tata kelola serta kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara di Jawa Barat mencapai Rp45,4 triliun atau 90,15% dari pagu sebesar Rp50,35 triliun Rupiah. Realisasi tertinggi tercatat pada Belanja Sosial yang utamanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin sebesar 95 % dan Belanja Modal yang di dalamnya adalah infrastruktur pelayanan publik sebesar 77,70 %. Untuk Dana Transfer pemerintah pusat ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat tercatat realisasi sebesar total Rp64,73 triliun. Rinciannya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6,19 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp34,33 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp19,21 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp461,89 miliar dan Dana Desa sebesar Rp4,54 triliun. Khusus untuk DAK Fisik dari pagu sebesar Rp3,57 triliun telah disalurkan ke Rekening Kas Daerah (RKD) sebesar 2,70 triliun atau 75,73%. Dari jumlah penyaluran tersebut telah diserap sebesar Rp2,20 triliun atau 81,38%.
Realisasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa di atas patut disambut gembira karena menunjukkan perkembangan yang lebih baik, berkenaan basis penyaluran anggaran yang digunakan adalah kinerja pelaksanaan. Termasuk juga yang dijadikan dasar adalah penggunaan minimal 25 persen dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur.
Untuk tahun 2018, anggaran belanja negara yang diterima oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota di Jawa Barat tercatat berjumlah Rp110,27 triliun. Pagu anggaran itu telah diserahkan oleh Gubernur dan dialokasikan melalui satuan kerja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp43,7 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp66,5 triliun, yang telah diterima oleh para Bupati dan Walikota. Untuk rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas Dana Perimbangan Rp61,1 triliun, Dana Insentif Daerah Rp582 miliar, dan Dana Desa Rp4,82 triliun.
Berdasarkan realisasi kinerja APBNP 2017 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengelola pelaksanaan APBN secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan Negara dan belanja Negara yang efisien, efektif, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah DJKN - (022) 4213616
Kantor Wilayah DJPb - (022) 7207046
Kantor Wilayah DJBC - (022) 7236748
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I - (022)4230146
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II - (021) 88963315
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III - (0251) 8387650
Balai Diklat Keuangan Cimahi - (022) 6654670
- 1000 kali dilihat