Pengumuman

Kewajiban Membayar Uang Tebusan dan Menyampaikan SPH untuk Periode I Amnesti Pajak

Menanggapi kabar tidak benar yang beredar terkait pelaksanaan Amnesti Pajak pada periode pertama yang berakhir hari ini 30 September 2016 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak hanya cukup membayar Uang Tebusan dan tidak perlu menyerahkan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada hari ini, maka Ditjen Pajak menegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) beserta lampirannya.

Penetapan Tempat Tertentu sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak

Dalam rangka lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti program Amnesti Pajak, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.03/2016 tentang Penetapan Tempat Tertentu sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Dengan berlakunya aturan ini, Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak juga dapat disampaikan di lokasi-lokasi berikut:

Pengumuman Hasil Tes Tertulis Penerimaan Pegawai Ditjen Pajak Melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 07/PANPEN/2016

TENTANG
HASIL TES TERTULIS
PENERIMAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MELALUI PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016

 

Informasi Tambahan Pelaksanaan Tes Penerimaan Pegawai DJP Melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

PENGUMUMAN 
NOMOR PENG- 06/PANPEN/2016 
 
TENTANG 
 
INFORMASI TAMBAHAN PELAKSANAAN TES
PENERIMAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI PEMINDAHAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

Jasa Konsultasi Amnesti Pajak

Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah mengenai Amnesti Pajak dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Pelayanan Amnesti Pajak di Tempat Tertentu pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJP

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.03/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tempat Tertentu untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

M-Pajak, Pajak dalam Genggaman Anda

Ikuti informasi pajak terkini melalui Aplikasi M-Pajak. Aplikasi ini berisi informasi mengenai Berita Perpajakan, Pengumuman Perpajakan, Siaran Pers, Tajuk Pajak, Peraturan Perpajakan, Kurs Pajak, dan informasi lainnya.

Anda juga dapat mengetahui lokasi Pojok Pajak, Kelas Pajak, Kantor Pajak terdekat, dan Payment Point terdekat.

Fitur terbaru lainnya yaitu pencarian dengan menggunakan suara (voice search) dan push notification dengan notifikasinya dapat dilihat pada menu Kotak Masuk.

Pemeliharaan Jaringan Internet Ditjen Pajak

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan pemeliharaan jaringan internet pada:

  • Tanggal: 27 Agustus 2016
  • Waktu: Pukul 19.30 s.d 22.00 WIB

Pada waktu tersebut, website www.pajak.go.id dan Portal Aplikasi DJPOnline tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Demikian kami sampaikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Ditjen Pajak Melalui Pemindahan PNS

Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PANPEN/2016 tentang Penerimaan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dan Nomor PENG-02/PANPEN/2016 tentang Penerimaan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan hasil Seleksi Administrasi dan hasil keputusan Rapat Tim Penerimaan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Melalui Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016, yaitu:

Layanan Terkait Amnesti Pajak

Berkaitan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-302/PJ/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Penerimaan Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan(KP2KP).