Pengumuman

Pengumuman Peserta Lulus Penerimaan Pegawai DJP melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Peserta Lulus Penerimaan Pegawai DJP melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 

PENGUMUMAN PESERTA LULUS PENERIMAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
MELALUI PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016

 

Layanan Amnesti Pajak untuk UMKM Kanwil DJP Bali

Dalam pelaksanaan Program Amnesti Pajak Periode II (1 Oktober - 31 Desember 2016), diharapkan partisipasi seluruh masyarakat dan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM, WP Besar dan Wp prominent yang belum mengikuti program Amnesti Pajak, Penunggak Pajak dan WP Baru/Belum Terdaftar dan WP Non Efektif untuk ikut serta dalam memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak untuk Indonesia yang lebih baik.

Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016

Buku Bendahara Mahir Pajak adalah Buku pedoman yang dapat memberikan manfaat bagi Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Buku Bendahara Mahir Pajak dapat diunduh pada tautan berikut:

 

Pengambilan Tanda Terima SPH di Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP Wilayah Jakarta

PEMBERITAHUAN
TENTANG
PENGAMBILAN TANDA TERIMA SURAT PERNYATAAN HARTA (SPH)
DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) DAN KANTOR WILAYAH (KANWIL) DJP WILAYAH JAKARTA

 

Kewajiban Membayar Uang Tebusan dan Menyampaikan SPH untuk Periode I Amnesti Pajak

Menanggapi kabar tidak benar yang beredar terkait pelaksanaan Amnesti Pajak pada periode pertama yang berakhir hari ini 30 September 2016 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak hanya cukup membayar Uang Tebusan dan tidak perlu menyerahkan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada hari ini, maka Ditjen Pajak menegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) beserta lampirannya.

Penetapan Tempat Tertentu sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak

Dalam rangka lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti program Amnesti Pajak, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.03/2016 tentang Penetapan Tempat Tertentu sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Dengan berlakunya aturan ini, Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak juga dapat disampaikan di lokasi-lokasi berikut:

Pengumuman Hasil Tes Tertulis Penerimaan Pegawai Ditjen Pajak Melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 07/PANPEN/2016

TENTANG
HASIL TES TERTULIS
PENERIMAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MELALUI PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016

 

Informasi Tambahan Pelaksanaan Tes Penerimaan Pegawai DJP Melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

PENGUMUMAN 
NOMOR PENG- 06/PANPEN/2016 
 
TENTANG 
 
INFORMASI TAMBAHAN PELAKSANAAN TES
PENERIMAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI PEMINDAHAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

Jasa Konsultasi Amnesti Pajak

Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah mengenai Amnesti Pajak dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Pelayanan Amnesti Pajak di Tempat Tertentu pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJP

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.03/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tempat Tertentu untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: