Formulir Perpajakan

SPT Tahunan
Nama Deskripsi
Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak

Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak sesuai Lampiran VB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan

Lampiran Khusus SPT Tahunan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2010 sd 2013 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010.

File ini terdiri dari :

  1. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
  2. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
  3. Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
  4. Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
  5. Daftar Fasilitas Penanaman Modal
  6. Daftar Cabang Utama Perusahaan
  7. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)
  8. Kredit Pajak Luar Negeri
Lampiran Khusus Transkrip Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan1771 Rupiah

Lampiran Khusus Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Laporan Keuangan 1771 Rupiah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010.

File ini terdiri dari:

  1. Perusahaan Industri Manufaktur Form 8A-1
  2. Perusahaan Dagang Form 8A-2
  3. Bank Konvensional Form 8A-3
  4. Bank Syariah Form 8A-4
  5. Perusahaan Asuransi Form 8A-5
  6. Non - Kualifikasi Form 8A-6
  7. Dana Pensiun Form 8A-7
  8. Perusahaan Pembiayaan Form  8A-8 

 

Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Surat ini dipergunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. 

Formulir Pemberitahuan Impor Barang

Formulir Pemberitahuan Impor Barang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011.

Formulir Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan

Formulir Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan sesuai Lampiran IVF Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Formulir ini digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak setiap akhir tahun untuk melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak dipergunakan.

Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai Lampiran IV D Peraturana Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Form DGT-2

Surat Keterangan Domisili sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2010. Dokumen ini  biasa disebut juga sebagai Certificate Of Domicile Of Non Resident For Indonesia Tax Withholding Form DGT-2.

Dokumen SKD digunakan dalam hal :

  1. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;

  2. WPLN bank; atau

  3. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.

 

Form DGT-1

Formulir Surat Keterangan Domisili sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Formulir ini dipergunakan oleh seseorang (termasuk Orang Pribadi, Perusahaan dan Non-Perusahaan):
- yang merupakan Resident suatu negara yang telah mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan
- yang mengajukan pembebasan atau pengurangan dari Pajak Penghasilan di Indonesia terkait dengan penghasilan yang timbul di Indonesia (dividen, bunga, royalti, penghasilan jasa, dan penghasilan lainnya) yang dikenakan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan di Indonesia.

Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form-DGT 1)
This form is to be completed by a person (which includes a body of person, corporate or non-corporate):
- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention ( DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

Do not use this form for:
- a banking institution, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a taxpayer resident before submitted to Indonesia withholding agent.

Surat Permohonan Memperoleh e-FIN

Surat Permohonan Memperoleh e-FIN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013