Formulir Perpajakan

SPT Tahunan
Nama Deskripsi
SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2013.

 

SPT Masa PPN 1111

Bentuk SPT Masa PPN Formulir 1111 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN).

 

SPT Masa PPN 1108

Bentuk SPT Masa PPN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-180/PJ/2007 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam Rangka Uji Coba Pengolahan Data dan Dokumen Di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ./2008, penggunaan Formulir ini pun diperluas ke KPP Pratama berikut:

  1. KPP Pratama Jakarta Gambir satu
  2. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
  3. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
  4. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
  5. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
  6. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
  7. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
  8. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
  9. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-29/PJ/2008, penggunaan Formulir ini diperluas untuk semua PKP yang melaporkan SPT Masa PPN secara Manual.

SPT Masa PPN 1107

SPT Masa PPN 1107 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 145/PJ./2005 tanggal 15 September 2005.

Mulai berlaku untuk Masa Januari 2006.

SPT Masa PPN 1106

Dengan berlakunya UU PPN dan diterbitkannya beberapa ketentuan pelaksanaan pemungutan PPN dan PPn BM sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan Pengolahan Surat Pemberitahuan, yang diatur lebih lanjut dengan:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan dan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001 tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya, maka dikenal 2 (dua) SPT  Masa PPN,  yaitu:

  1. SPT Masa PPN bentuk Formulir 1106, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2006; dan
  2. SPT Masa  PPN bentuk Formulir 1101 PUT,  yang wajib digunakan bagi Wajib Pajak Pemungut PPN dan PPn BM.
SPT Masa PPN 1195

SPT Masa PPN 

Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password-Cetak Ulang Kode Aktivasi-Update Email

Format Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password/Cetak Ulang Kode Aktivasi/Update Email sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012

SPOP Sektor Perhutanan dan Lampiran

Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran SPOP Sektor Perhutanan

SPOP Sektor Perkebunan dan Lampiran

Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran SPOP Sektor Perkebunan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010

Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak

Format Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012