Formulir Perpajakan

SPT Tahunan
Nama Deskripsi
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Formulir Pendaftaran NPWP Badan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

Berdasarkan Peraturan tersebut dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

 

Wajib Pajak Badan :

  1. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented)berupa :
    1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
    2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
    3. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
  2. untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
  3. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :
    1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
    2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
    4. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
Formulir Pengukuhan PKP

Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, batasan Penyerahan agar Pengusaha Kena Pajak dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil adalah sebesar Rp 4,8 Milyar.

Dengan adanya PMK ini, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan jumlah penyerahannya melebihi Rp 4,8 M wajib menjadi PKP. Atau dapat dikatakan bahwa pengusaha yang mempunyai omzet lebih dari  Rp4,8 miliar setahun wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menjalankan kewajiban perpajakan yang melekat.

Formulir inilah yang dipergunakan untuk mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak

Apabila wajib pajak berkeinginan untuk memutakhirkan data terkait perpajakannya, wajib pajak dapat menggunakan formulir Perubahan Data NPWP yang bentuknya telah diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.

Perubahan Data yang diakomodasi melalui formulir ini meliputi Perubahan Data wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bendahara.

 

Formulir Pemindahan Wajib Pajak

Formulir Pemindahan Wajib Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.

Formulir ini dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pindah Kantor Pelayanan Pajak.

Formulir Penghapusan NPWP

Formulir Permohonan Penghapusan NPWP sesuai PER-20/PJ/2013.

Pasal 9 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013mengatur bahwa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

Dokumen yang disyaratkan meliputi:

  1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
  2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
  3. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
  4. surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan.

Permohonan secara tertulis dimaksud disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:

  • langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  • melalui pos; atau
  • melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakuka pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
  5. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang 2008

Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-41/BC/2008

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-18/BC/2012 

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

Mulai berlaku untuk masa pajak November 2009.

SPT Masa PPh Pasal 23/26

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan atau Pasal 26 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

Formulir ini dipergunakan untuk melaporkan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong dalam suatu masa pajak.

Mulai berlaku untuk masa pajak November 2009.