Formulir Perpajakan

SPT Tahunan
Nama Deskripsi
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun Pajak 2010 sd 2012

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun Pajak 2010 sd 2012.

 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 sd 2012

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 sd 2012 biasa dikenal dengan nama Formulir 1770.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun Pajak 2008

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun Pajak 2008 Formulir 1770 SS.

Formulir ini berlaku untuk Tahun Pajak 2008 dan digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Formulir ini untuk tahun pajak 2008.

Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun Pajak 2013 telah berubah.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana Tahun Pajak 2008

Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

  1. dari satu atau lebih pemberi kerja;
  2. dari dalam negeri lainnya; dan/atau
  3. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

Formulir ini berlaku untuk tahun pajak 2008.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2008.

Formulir ini dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008.

Surat Setoran Pajak

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat),dengan peruntukan sebagai berikut:

  1.     lembar ke-1    :    untuk arsip Wajib Pajak;
  2.     lembar ke-2    :    untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  3.     lembar ke-3    :    untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
  4.     lembar ke-4    :    untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).

Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.

 

 

Surat Setoran Pajak Minyak dan Gas Bumi

Surat Setoran Pajak Migas yang dipergunakan oleh kontraktor, yaitu badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Formulir ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Formulir mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2012.

 

Tax Payment Slip

This file is merely a medium to help taxpayer, who is eligible to pay tax using foreign currency, to fill Surat Setoran Pajak (tax payment slip).

Template SSP adalah alat bantu bagi Wajib Pajak yang tidak memahami Bahasa Indonesia dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), khususnya Wajib Pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menyetor ke Kas Negara dalam mata uang asing.

Template SSP berbentuk format PDF bertampilan Iayar formulir SSP dalam Bahasa Inggris (Tax Payment Slip) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Tata cara penggunaan Template SSP:

  1. Wajib Pajak membuka halaman pertama Template SSP dan mengisi formulir SSP dalam Bahasa Inggris pada Iayar komputer.
  2. SSP lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan lembar ke-4 akan terisi secara otomatis bilamana Wajib Pajak mengisi halaman pertama.
  3. Wajib Pajak dapat mencetak SSP lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan lembar ke-4 dengan fasilitas cetak yang disediakan Template SSP yang dapat menghasilkan cetakan formulir SSP berbahasa Indonesia yang sudah terisi.                       

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara istilah Bahasa Inggris dalam Template SSP dengan istilah Bahasa Indonesia dalam Surat Setoran Pajak, maka yang berlaku adalah istilah Bahasa Indonesia dalam Surat Setoran Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Setoran Bukan Pajak

Surat Setoran Bukan Pajak adalah Surat Setoran yang digunakan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (selain PPh, PPN, PBB dan Cukai) dan penerimaan non anggaran.

Penggunaan Formulir ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

 

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Formulir Pendaftaran NPWP sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013

Berdasarkan Peraturan tersebut, dokumen yang dipersyaratkan untuk memperoleh NPWP untuk Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

  1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas  berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
    2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
  2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan
    2. fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
    1. fotokopi Kartu NPWP suami;
    2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
    3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013, syarat tersebut berubah menjadi :

  • untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berupa:

   1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau

   2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

  • untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa:

   1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau

   2) fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.