Flash Foto

Jalin Silaturrahmi, Kanwil Jatim III Gelar Media Gathering 2017

Kanwil DJP Jawa Timur III mengadakan Media Gathering di After5ive-Savana Hotel & Convention, Jl. Letjen Sutoyo no.30-34 Malang (Rabu, 6/12). Event ini diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.03/2017 mengenai program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pasca Amnesti Pajak.

Tema Media Gathering kali ini adalah Pajak Kita Untuk Kita dan membahas mengenai PMK-165/PMK.03/2017 yang merupakan perubahan kedua dari PMK-118/PMK.03/2016. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan baik pada SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final (PPh) sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2017, sepanjang DJP belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Dalam hal ini, pengenaan sanksi sesuai pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku. Dengan demikian, perlakuan ini tidak dapat disamakan dengan program Pengampunan Pajak.

Pengungkapan Aset Secara Sukarela (PAS-Final) dalam PMK-165/PMK.03/2017 dapat dilaksanakan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Final, dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar sepanjang DJP belum menerbitkan SP2 atas aset tersebut. Tarif yang berlaku pada PAS-Final adalah sebagai berikut : 30 % untuk WP Orang Pribadi, 25 % WP Badan, dan 12,5% untuk WP OP/ Badan Tertentu (usahawan/pekerjaan bebas dengan peredaran bruto ≤4.8 M dan/ atau karyawan dengan penghasilan ≤632 juta per tahun).

Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan data secara teratur kepada DJP. Saat ini, DJP juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 tahun 2017 unutk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Selanjutnya, mulai tahun 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada DJP, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat dalam memerangi pelarian pajak lintas negara. Oleh karena itu, DJP menghimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan program PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum DJP menemukan data aset yang tersembunyi.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah sebagai apresiasi insan media atas kerjasamanya selama ini, dimana insan media mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya di Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III. Kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan mampu membantu memaksimalkan pencapaian target penerimaan.

Dengan adanya kegiatan Media Gathering 2017, diharapkan dapat semakin menumbuhkan kerjasama kepada insan media dalam memberikan pemberitaan yang secara proaktif menjadi penyambung lidah dari Direktorat Jenderal Pajak.

Rudy Gunawan Bastari, Kakanwil DJP Jawa Timur III memberikan sambutan kepada media
Testimoni dari perwakilan media tentang sinerginya bersama DJP
Bincang santai dengan media oleh Kabid P2 Humas dan Kakanwil DJP Jawa Timur III bersama Henny Setyawati (Kepala KLIP)
Sinergi Kanwil DJP Jawa Timur III bersama media
Usai acara, Kakanwil Jawa Timur III mengadakan doorstop bersama media

Bendahara Desa se-Kabupaten Paluta Terima Edukasi Pajak

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Bendahara Desa terhadap kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa, KPP Pratama Padang Sidempuan mengadakan asistensi dan edukasi Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara di Hotel Mitra Paluta (Rabu, 22/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala dan Bendahara Desa se-Kabupaten Paluta yang terdiri dari 102 Desa.

Asistensi dan edukasi dilakukan oleh Oviar Candra Bumi, Kepala Seksi Waskon IV beserta tim dari KPP Pratama Padang Sidempuan dan dihadiri juga oleh Alvian, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Bendahara Umum Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Paluta. Antusiasme peserta yang hadir sangat tinggi untuk kegiatan ini, terlihat dalam laporan penggunaan anggaran yang akan dibuatkan Billing pembayaran pajaknya. KPP Pratama Padang Sidempuan berharap, dengan ini semua, bendahara desa paham akan kewajiban dan lebih tertib dalam pelaporan pajaknya.

Penyuluhan dan edukasi oleh narasumber
Para Kepala dan Bendahara Desa yang hadir di Aula Hotel Mitra Paluta
Tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidempuan

Terus Tingkatkan Pelayanan, KPP Ternate Renovasi TPT

KPP Pratama Ternate terus meningkatkan pelayanan yang berujung pada penerimaan, salah satunya dengan cara merenovasi tempat pelayanan terpadu (TPT) di KPP Pratama Ternate (Senin, 23/10).

Ternate merupakan kota terbesar di Provinsi Maluku Utara. Di pulau inilah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate berada. Wilayah kerja KPP Pratama Ternate meliputi Kotamadya Ternate, Kotamadya Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Kepulauan Taliabu. Dengan wilayah yang sebagian besarnya adalah kepulauan, Kepala KPP Pratama Ternate, Irawan dan jajarannya tetap bersemangat menghimpun penerimaan negara. Pria asal Cibinong ini menuturkan bahwa  “Per-22 Oktober 2017, penerimaan KPP Pratama Ternate sudah mencapai 628,726 M atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,82%.”

Inovasi diperlukan untuk mengemban amanat penerimaan negara. KPP Pratama Ternate berharap, bila pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan, akan berujung pada naiknya penerimaan. “Minimal bisa mencapai pertumbuhan 30 % seperti KPP Pratama Tobelo lah,” ujar pria yang selalu murah senyum ini. Dengan melakukan efisiensi anggaran tahun 2017, KPP Pratama Ternate dapat merenovasi ruang TPT seperti sekarang ini. TPT dibuat menjadi lebih asri dan disesuaikan dengan standar branding DJP.

Ruang TPT KPP Pratama Ternate
Gedung KPP Pratama Ternate
Tampak depan ruang TPT KPP Pratama Ternate
Sisi kiri ruang TPT KPP Pratama Ternate
Sisi kanan ruang TPT KPP Pratama Ternate

Optimalisasi Penerimaan, Kanwil Sumut II Gelar Rakortas III

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II menggelar Rapat Koordinasi Terbatas III Tahun 2017 dengan tema "Optimalisasi Aksi Bulan Desember 2017 Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Tahun 2017" di Aula Integritas (Selasa, 28/11). Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Kanwil DJP Sumut II beserta jajaran pejabat dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kanwil DJP Sumut II.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Sumut II, Tri Bowo menegaskan "Kita tingkatkan kinerja dan fokus pada pencapaian penerimaan. Segala potensi perpajakan kita gali, hanya sisa waktu satu bulan ke depan kita terus berjuang mencapai target penerimaan.Tingkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas agar target IKU yang diharapkan dapat tercapai dan yang paling penting, Nilai Kinerja Organisasi tetap mengukir angka baik."

Acara diakhiri dengan foto bersama dan seremonial perpisahan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Sibolga, Krisman Siagian yang memasuki masa purna bakti.

Serukan yel-yel Kanwil DJP Sumut II dengan penuh semangat
Pembukaan acara oleh Kepala Kanwil DJP Sumut II
Paparan masing-masing Kabid dan Kepala KPP
Foto bersama Pejabat Eselon III se-Kanwil DJP Sumut II
Foto bersama penuh aksi

Kanwil Kaltimra Tingkatkan Kepatuhan Internal dengan IHT

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Balikpapan mengadakan kegiatan In House Training (IHT) dengan tema Bantuan Hukum dan Kepatuhan Internal di Aula Lantai 2 KPP Madya Balikpapan (Senin, 6/12). Narasumber dari kegiatan ini adalah Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.

Kegiatan IHT diawali dengan doa yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
Peserta IHT menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Ikrar komitmen dan semangat.
Penyampaian materi oleh narasumber.
Pegawai terlihat antusias memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Antusiasme WP Gianyar Belajar e-SPT Masa dan e-Faktur

KPP Pratama Gianyar membuka kelas pajak e-SPT Masa dan e-Faktur selama 5 hari di Helpdesk KPP Pratama Gianyar (Senin, 13/11). Acara berlangsung hingga tanggal 17 November 2017 untuk memberikan edukasi kepada waib pajak, terutama bagi yang tidak dapat melaporkan SPT melalui TPT lagi karena pernah melaporkan salah satu SPT Masa dan/atau Tahunan secara elektronik. Antusiasme wajib pajak terlihat dengan bertambahnya jumlah peserta kelas pajak dari hari ke hari.

Kelas pajak e-SPT Masa dan e-Faktur hari pertama
Peningkatan jumlah peserta di hari kedua
Antusiasme peserta kelas pajak di hari ketiga
Kelas pajak di hari keempat masih dipenuhi WP
Suasana kelas pajak e-SPT Masa dan e-Faktur di hari terakhir

Tingkatkan Penerimaan, KPP Tabanan Adakan "Morning Activity"

KPP Pratama Tabanan mengadakan "Morning Activity" di Aula KPP Pratama Tabanan dalam rangka memberikan motivasi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan penerimaan Tahun 2017 (Kamis, 16/11). Kepala Kantor KPP Pratama Tabanan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan penerimaan Tahun 2017.

Kepala Kantor KPP Pratama Tabanan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan penerimaan Tahun 2017
"Morning Activity" diadakan di Aula KPP Pratama Tabanan
"Morning Activity" membahas mengenai penerimaan kantor
Seluruh pegawai KPP Pratama Tabanan mengikuti "Morning Activity"

Bendahara Desa se-Klungkung Belajar Kewajiban Perpajakan

KPP Pratama Gianyar bersama dengan KP2KP Ubud memberikan edukasi kewajiban bendahara desa dalam kegiatan Sosialisasi Pajak bagi pengelola Keuangan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Klungkung, Jalan Raya Banjarangkan, Klungkung, Bali (Rabu, 22/11).

Pembukaan acara oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Anak Agung Gede Rai Dharma Putra
Peserta kegiatan antusias mengikuti sosialisasi
Pembicara dari KP2KP Ubud dan KPP Pratama Gianyar saat sosialisasi

DJP Komitmen Perangi Korupsi dalam Peringatan HAKI

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang dilaksanakan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak dengan mengambil tema “Cegah Korupsi, Mulai Dari Diri Sendiri” (Rabu, 6/12). Peringatan Hari Antikorupsi Internasional dilakukan setiap tahun di Ditjen Pajak untuk mengingatkan pegawai agar senantiasa menjaga integritas pribadi, berperilaku terhormat, bersih dari suap, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas pengumpulan pajak.

Narasumber acara tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, dan Saut Situmorang yang mewakili Pimpinan KPK. Sebagai institusi publik Ditjen Pajak berkomitmen untuk memerangi korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak.

Sri Mulyani Indrawati sebagai narasumber dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI)
Lomba Jingle Antikorupsi
Penampilan tari pada acara HAKI
Penampilan salah satu peserta lomba Jingle Antikorupsi
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan bahwa sebagai institusi publik, Ditjen Pajak berkomitmen untuk memerangi korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak

Optimis DJP Lebih Baik, Metro TV Undang Dirjen Baru

Direktur Jenderal Pajak baru, Robert Pakpahan, melakukan dialog pajak dalam program Economic Challenge Metro TV di Jakarta (Selasa, 5/12). Dialog tersebut membahas tema "PR Pajak di Tangan Dirjen Baru". Selain Dirjen Pajak, sebagai narasumber hadir pula Johny G. Plate dari Anggota Komisi XI DPR, Suryadi Sasmita sebagai Waketum APINDO, dan Yustinus Prastowo, Direktur CITA.

"Saya yakin, di bawah kendali Pak Robert, DJP akan menjadi lebih baik. Kami masih memiliki program dalam rangka mengejar penerimaan yang tersisa satu bulan lagi, yaitu PMK-165. Namun, setidaknya, APBN kita harus lebih realistis dan jangan terlalu ambisius untuk memberikan ruang fiskal yang cukup," ungkap Yustinus saat ditanya moderator terkait bagaimana cara DJP mengejar target penerimaan dalam waktu kurang dari sebulan.

Robert Pakpahan dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan PMK-165 bukanlah Amnesti Pajak tahap kedua karena tarif yang dikenakan adalah tarif pajak normal, berbeda dengan Amnesti Pajak yang tarifnya 0,5%-10%.

Waketum APINDO, Suryadi Sasmita berharap agar DJP lebih meningkatkan kemampuan IT untuk mendukung sistem perpajakan serta melakukan koordinasi jika hendak mengeluarkan aturan-aturan pajak. Selain itu, APINDO juga berharap agar DJP dan pengusaha bisa menjadi partner dalam bertukar pikiran terkait pajak.

Moderator acara juga menanyakan kepada Direktur CITA tentang mengapa para pengusaha sering merasa diburu oleh DJP, "Tujuan kami adalah membuat wajib pajak jujur nyenyak tidur, dan yang bersalah agar gelisah. Jadi, jika wajib pajak telah jujur, kenapa harus gelisah?".

"Jika jujur, kenapa harus risih?" menjadi tagline penutup dalam program Economic Challenges tersebut dan Metro TV optimis bahwa DJP akan menjadi lebih baik di bawah arahan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak baru.

Robert Pakpakah sebagai narasumber dalam Economic Challenge Metro TV
Selain Dirjen Pajak, sebagai narasumber hadir pula Johny G. Plate dari Anggota Komisi XI DPR, Suryadi Sasmita sebagai Waketum APINDO, dan Yustinus Prastowo, Direktur CITA
Robert Pakpahan dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan PMK-165 bukanlah Amnesti Pajak tahap kedua karena tarif yang dikenakan adalah tarif pajak normal, berbeda dengan Amnesti Pajak yang tarifnya 0,5%-10%.
Dialog tersebut membahas tema "PR Pajak di Tangan Dirjen Baru".
Robert Pakpahan dalam rangka kunjungan ke Metro TV