Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Mei 2015

Hingga 31 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 377,028 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 29,13%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas mengalami pertumbuhan 10,59% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada dashboard penerimaan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Mei 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 215,730 triliun. Angka ini lebih tinggi 10,59% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 195,073 triliun.

Sebagaimana diketahui bersama, PPh Non Migas merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pertumbuhan yang tertinggi dicatatkan oleh PPh Non Migas lainnya yakni 114,88%, atau sebesar Rp 42,42 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 19,74 triliun.

Pertumbuhan signifikan berikutnya dicatat oleh PPh Pasal 26 yakni 23,14%, atau sebesar Rp 15,058 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 12,229 triliun. Sebagaimana diketahui bersama, PPh Pasal 26 adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak Luar Negeri. Kepatuhan wajib pajak Luar Negeri dalam membayar pajak diharapkan dapat diikuti oleh wajib pajak Dalam Negeri.

Pertumbuhan tinggi selanjutnya dari PPh Final yakni 21,48%, atau sebesar Rp 38,252 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 31,488 triliun. Pencapaian ini merupakan buah keberhasilan dari kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pertumbuhan yang cukup besar juga tercatat dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 15,68%, atau sebesar Rp 3,074 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 2,658 triliun. Selanjutnya, PPh Pasal 25/29 Badan mencatatkan pertumbuhan 11,17%, atau sebesar Rp 82,772 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 74,454 triliun. Menarik untuk dicermati bahwa kepatuhan wajib pajak Dalam Negeri, berupa orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak mulai meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015.

Seiring dengan meningkatnya penyerapan anggaran belanja Pemerintah, pertumbuhan yang cukup besar juga dicatatkan PPh Pasal 23 sebesar 10,05% atau sebesar Rp 10,839 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 9,849 triliun. Penyerapan anggaran belanja Pemerintah yang tinggi tersebut merupakan kabar baik di tengah lesunya perekonomian dunia dan nasional.

Berikutnya, pertumbuhan di bawah 2 (dua) digit tercatat dari PPh Pasal 21 yakni 9,10%, atau sebesar Rp 46,257 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar 42,398 triliun. Keseluruhan pertumbuhan penerimaan PPh tersebut patut disyukuri karena mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat, baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam membayar pajak, ditengah lesunya perekonomian dunia dan nasional.

Namun demikian, DJP juga mencatat adanya penurunan pertumbuhan dari PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor. Penurunan tertinggi dicatatkan PPh Pasal 22 Impor yakni 12,28% atau sebesar Rp 17,172 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 19,575 triliun. Sedangkan untuk Pasal 22 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 5,84% atau sebesar Rp 2,259 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 2,399 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, perlambatan ekonomi masih terasa hingga pertengahan kuartal II tahun 2015 yang ditandai dengan melemahnya kurs hingga menembus Rp 13.000 per US$ 1 dan penurunan impor Indonesia dari awal tahun hingga akhir Mei 2015. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2015 adalah sebesar 4,7%, sehingga pada pertengahan kuartal II tahun 2015 ini, Bank Indonesia memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1%. Keseluruhan kondisi makro ekonomi tersebut berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 22.

Kondisi tersebut juga berpengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 10,72% atau sebesar Rp 53,668 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 60,116 triliun. Demikian pula halnya dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor yang juga mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 28,38% atau sebesar Rp 1,868 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 2,609 triliun.

Perlambatan ekonomi juga memicu penurunan konsumsi dalam negeri yang berkontribusi pada penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri 1,93% atau sebesar Rp 82,217 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 83,834 triliun. Penurunan ini juga terjadi atas konsumsi atas barang mewah yang berdampak pada penurunan pertumbuhan PPnBM Dalam Negeri 8,53% atau sebesar Rp 3,774 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 4,126 triliun.

Ditengah berbagai penurunan PPN dan PPnBM, kabar baik dicatatkan PPN/PPnBM Lainnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,38% atau sebesar Rp 80,62 miliar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 79,53 miliar.

Hingga pertengahan kuartal II tahun 2015 ini, kondisi ekonomi di sektor migas masih diwarnai dengan turunnya lifting minyak bumi. Kondisi ini diharapkan tidak berlangsung terlalu lama, karena Pemerintah sangat berharap beroperasinya Blok Cepu dapat menutup defisit target lifting minyak bumi selama ini. Meski harga minyak bumi naik diikuti dengan keuntungan selisih kurs yang cukup signifikan, namun penurunan lifting minyak bumi masih sangat berpengaruh terhadap realisasi PPh Migas. Hal ini terbukti dari penurunan pertumbuhan PPh Migas 54,24% atau sebesar Rp 17,201 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 37,588 triliun.

Yang perlu dicermati adalah, penurunan pertumbuhan PPh Migas ini sudah diperkirakan sebelumnya mengingat target penerimaan PPh Migas di APBN-P 2015 jauh berkurang sebesar 43,35% atau sebesar Rp 49,534 triliun dibandingkan target penerimaan PPh Migas di APBN-P 2014 sebesar Rp 87,446 triliun.

Penurunan pertumbuhan yang besar juga dicatatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni 50,23% atau sebesar Rp 449,91 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 904,00 miliar. Salah satu penyebab penurunan pertumbuhan PBB adalah belum terealisasinya pemindahbukuan dari rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening penerimaan pajak. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011 tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi juga turut berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PBB.

Penurunan terakhir dicatatkan Pajak Lainnya yakni 4,81% atau sebesar Rp 2,019 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 2,139 triliun.

Terlepas dari berbagai pertumbuhan dan penurunan pajak-pajak di atas, DJP berharap penerimaan pajak di periode berikutnya dapat terus meningkat seiring dengan telah diberlakukannya berbagai terobosan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain melalui dicanangkannya Tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Dengan mulai dimanfaatkannya kebijakan tersebut oleh masyarakat, yang ditandai dengan pertumbuhan signifikan setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 25/29 Badan, DJP optimis kebijakan tersebut mampu mendongkrak penerimaan pajak di tahun 2015 ini.

Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh wajib pajak dihimbau agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga 5 tahun terakhir atas kemauan sendiri, sekaligus melunasi kekurangan pajaknya, dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Selain itu, bagi orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPTnya sekaligus melunasi pajaknya. Tahun 2015 ini merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannnya untuk meningkatkan kepatuhannya, sebelum dilakukannya penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016.

Sebagaimana diketahui bersama, DJP sangat mengandalkan pemanfaatan data perpajakan dari pihak ketiga untuk melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Pada 20 Mei 2015 lalu, Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro disaksikan Presiden RI, Joko Widodo, memberikan penghargaan kepada beberapa pimpinan lembaga, instansi atau kementerian yang telah memberikan dukungan dalam hal penyampaian data dan informasi kepada DJP, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Sosial Republik Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Komisi Pemilihan Umum.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai instansi tersebut atas kerjasama yang baik dalam memberikan data perpajakan kepada DJP. Hal ini membuktikan bahwa di tahun 2015 ini, DJP telah memiliki data yang cukup banyak untuk meningkatkan pengawasan wajib pajak, sekaligus mempersiapkan Tahun Penegakan Hukum di tahun 2016.

Tentunya, dengan harapan besar agar segera pulihnya kembali ekonomi nasional serta komitmen bersama wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, DJP yakin realisasi penerimaan pajak terus bertambah dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun dapat diraih, karena #PajakMilikBersama.

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Mei 2015 (dalam miliar Rupiah)

No Jenis Pajak Realisasi
2014
APBN-P
2015
Target ∆%
2014-2015
Realisasi s.d. 31 Mei
2014 2015 ∆%
2014 - 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)=(7-6)÷6
A PPh Non Migas 458.692,28 629.835,35 37,31 195.073,11 215.730,30 10,59
  1. PPh Ps 21 105.642,15 126.848,27 20,07 42.398,09 46.257,82 9,10
  2. PPh Ps 22 7.245,46 9.646,44 33,14 2.399,51 2.259,35 (5,84)
  3. PPh Ps 22 Impor 39.456,01 57.123,73 44,78 19.575,60 17.172,10 (12,28)
  4. PPh Ps 23 25.513,43 33.478,95 31,22 9.849,41 10.839,39 10,05
  5. PPh Ps 25/29 OP 4.724,82 5.215,08 10,38 2.658,22 3.074,98 15,68
  6. PPh Ps 25/29 Badan 149.280,83 220.873,59 47,96 74.454,84 82.772,38 11.17
  7. PPh Ps 26 39.446,58 49.778,95 26,19 12.229,16 15.058,89 23,14
  8. PPh Final 87.293,80 126.804,50 45,26 31.488,54 38.252,97 21,48
  9. PPh Non Migas Lainnya 89,20 65,84 (26,19) 19,74 42,42 114,88
B PPN dan PPnBM 408.995,74 576.469,17 40,95 150.765,90 141.610,25 (6.07)
  1. PPN Dalam Negeri 240.960,73 338.192,39 40,35 83.834,78 82.217,76 (1,93)
  2. PPN Impor 152.303,69 207.509,79 36,25 60.116,30 53.668,95 (10,72)
  3. PPnBM Dalam Negeri 10.240,45 19.348,56 88,94 4.126,24 3.774,38 (8,53)
  4. PPnBM Impor 5.335,90 10.751,94 101,50 2.609,05 1.868,54 (28,38)
  5. PPN/PPnBM Lainnya 154,97 666,49 330,06 79,53 80,62 1,38
C PBB  23.475,71 26.689,88 13,69 904,00 449,91 (50,23)
D Pajak Lainnya 6.293,13 11.729,49 86,39 2.139,82 2.036,84 (4,81)
E PPh Migas 87.446,35 49.534,79 (43,35) 37.588,96 17.201,21 (54,24)
Total A + B + C + D 897.456,86 1.244.723,88 38,69 348.882,84 359.827,29 3,14
Total A + B + C + D + E 984.903,21 1.294.258,67 31,41 386.471,80 377.028,51 (2,44)

Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak