Tunggak Pajak, Kepolisian dan KPP Payakumbuh Lakukan Penyanderaan

Suasana ketika petugas pajak bertemu dengan pihak rutan kelas II Padang

KPP Pratama Payakumbuh bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Payakumbuh dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM daerah Sumatera Barat berhasil melakukan tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak di KPP Pratama Payakumbuh (Jumat, 3/11). KPP Pratama Payakumbuh melakukan penyanderaan (gijzeling) seorang penunggak pajak berinisial TO (50 th). TO menjabat sebagai komisaris di PT MK yang telah terdaftar di KPP Pratama Payakumbuh tanggal 27 Desember 1995 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Konstruksi Gedung Perkantoran.

Kejadian berawal ketika PT MK, wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Payakumbuh sejak 27 Desember 1995 tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakannya. Berselang satu tahun setelah terdaftar, tepatnya 28 Desember 1996, PT MK dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Semenjak terdaftar, kewajiban perpajakan PT MK tidak dijalankan dengan benar. Petugas pajak telah berupaya menghimbau dan mengingatkan PT MK untuk menjalankan kewajibannya, namun tidak direspon dengan baik.

Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU KUP, WP Badan dan WP Pribadi yang tidak melaporkan SPT sesuai waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi. Melihat PT MK tidak pernah menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). PT MK juga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang membuat utang pajaknya semakin besar. Utang Pajak PT MK hampir mencapai setengah miliar, paling besar berasal dari SKPKB PPN KMS, Rp267.738.844,- dan sisanya berasal dari sanksi PPh Final dan PPN.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Account Representative (AR)/ Penanggung Jawab dan Jurusita agar PT MK mau melunasi pajak yang seharusnya ia bayarkan. Upaya yang dilakukan mulai dari meminta penjelasan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), mendatangi lokasi usaha wajib pajak, dan menerbitkan STP/SKP.

Upaya penagihan juga juga sudah dilakukan, seperti : menerbitkan surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan pencegahan. TO juga sudah ditawarkan agar ikut amnesti pajak, namun ia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Melihat kurangnya tanggapan dan sikap yang tidak kooperatif dari TO dalam upaya penyelesaian utang pajaknya,  KPP Pratama Payakumbuh akhirnya melakukan upaya penyanderaan.

KPP Pratama Payakumbuh sebenarnya tidak mengharapkan penyelesaian utang pajak dilakukan melalui penyanderaan. Namun, apabila tidak ada itikad baik dari wajib pajak, maka penyanderaan terpaksa dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. TO, komisaris di PT MK menjadi target sandera KPP Pratama Payakumbuh karena telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penyanderaan.

Tepat pada hari Jumat, 3 November 2017, Kepala KPP Pratama Payakumbuh Suprapto, Kepala Seksi Penagihan Irnayetti dan salah seorang Jurusita Baskoro dibantu petugas Intelijen Kanwil Sumbarja dan empat orang petugas kepolisian, mendatangi rumah kediaman TO. Di kediamannya, TO dapat ditemui dan Jurusita langsung menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan dan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan yang ditandatangani oleh semua pihak.

Sebelum dibawa ke rutan Padang, TO diberikan waktu oleh petugas pajak untuk mempersiapkan diri. TO juga diberikan izin oleh petugas pajak untuk menghubungi istri dan kerabatnya. Selesai menelepon, TO memberitahu kepada petugas pajak bahwa anaknya sedang dalam keadaan sakit, karena baru mengalami kecelakaan. Sementara istrinya saat itu juga diketahui sedang menjaga dan merawat anaknya yang lain yang juga dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Kota Payakumbuh. Sebelumnya, petugas pajak benar-benar tidak tahu mengenai kondisi keluarga si penanggung pajak. Berselang kurang dari dua jam akhirnya istri dan kerabat TO yang telah dihubungi tadi sampai di rumah. Istri TO juga menceritakan hal yang sama sesuai dengan apa yang sebelumnya telah diceritakan oleh TO.

Istri dan adik kandung TO berusaha dengan berbagai upaya agar suaminya tidak disandera oleh petugas pajak. “Mendegar dan melihat kesaksian istri dan kerabat TO, sebenarnya secara kemanusiaan kami tidak tega, namun petugas pajak harus profesional dan akhirnya ia bisa kita bawa ke rutan Padang”, ungkap Suprapto. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan penyanderaan, harus memperhatikan kesehatan si penanggung pajak. Oleh karena itu TO terlebih dahulu dilakukan medical check up di RSUD Bukittinggi. Setelah shalat Jumat bersama, TO akhirnya dibawa ke rutan Padang dengan dikawal oleh dua orang anggota polisi dan Jurusita.

Di tempat lain, istri TO yang telah menerima penjelasan dari petugas pajak bahwa suaminya dapat dibebaskan setelah semua utang pajak dilunasi. Istri TO langsung berupaya untuk melunasi utang pajaknya. Pada hari itu juga, istri TO melakukan pembayaran semua utang pajak dengan kode billing yang telah disiapkan oleh petugas pajak ke bank. Sesampainya di Padang, TO tidak jadi dititipkan di rutan karena utang pajaknya sudah lunas. Namun, KPP Pratama Payakumbuh adalah KPP Pertama yang berhasil melakukan tindakan penyanderaan di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sttd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa “Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.” Perlu untuk diketahui juga bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penanggung pajak selama dalam penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak. Jadi, sangatlah merugikan apabila seseorang tidak tahu, melanggar, apalagi sengaja melawan peraturan.

Ditjen Pajak terus berupaya untuk menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentunya dapat dihindari.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh, Suprapto menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dengan benar, jujur, dan tepat waktu. “Semoga kejadian ini tidak terulang lagi hanya karena wajib pajaknya tidak memiliki itikad baik dalam membayar pajak. Jika alasannya karena ketidaktahuan, bapak dan ibu bisa konsultasi ke kantor pajak. Semua pelayanan gratis, jadi nggak usah takut atau segan datang ke kantor pajak,” tutupnya.