Pemilik Indekos dan Rumah Kontrakan di Pontianak Belajar Pajak

Pemilik Indekos dan Rumah Kontrakan di Pontianak Belajar Pajak

KPP Pratama Pontianak menyelenggarakan kelas pajak untuk Wajib Pajak pemilik indekos dan rumah kontrakan aula KPP Pratama Pontianak (Selasa, 3/10). Kelas Pajak berlangsung secara simultan hingga Jumat, 6 Oktober 2017.

Kelas pajak yang digawangi oleh Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I ini diselenggarakan dalam dua sesi setiap harinya dengan total Wajib Pajak yang ditargetkan untuk hadir dalam kegiatan ini sebanyak 500 orang. Khusus pada hari ini total Wajib Pajak yang hadir selama dua sesi mencapai 50 orang. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari mapping dan geotagging Wajib Pajak per jenis usaha yang telah dilakukan oleh para Account Representative.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002, besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang berkaitan sewa kamar kos ataupun rumah kontrakan wajib dipotong oleh penyewa.

Untuk penyewa selain tersebut di atas, pemilik indekos atau rumah kontrakan mempunyai kewajiban untuk memungut PPh yang terutang. Berkaca pada peraturan yang berlaku itulah kegiatan ini dilakukan karena penting bagi para pemilik indekos maupun rumah kontrakan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk memperluas basis pajak serta memberi rasa keadilan kepada masyarakat mengingat belum seluruh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang yang sama telah terdaftar sebagai Wajib Pajak apalagi secara tertib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nurbaeti Munawaroh, Kepala KPP Pratama Pontianak menyampaikan, “Sudah menjadi tugas kami untuk memberikan edukasi perpajakan supaya Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya selanjutnya secara sukarela melaksanakan kewajibannya dengan benar.”
Lebih lanjut Nurbaeti menyampaikan, disamping untuk meningkatkan penerimaan pajak, pengenaan pajak kepada Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang yang sama tanpa tebang pilih tentu akan mendorong persaingan usaha yang sehat dan juga menciptakan rasa keadilan bagi Wajib Pajak

Kegiatan edukasi pajak serta komitmen KPP Pratama Pontianak untuk menerapkan pajak kepada semua pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang sama sangat disambut baik oleh Wajib Pajak . Untuk membuktikan keseriusannya KPP Pratama Pontianak pada akhir serta memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak, pada akhir sesi tim penyuluh langsung mendata sekaligus memproses permohonan NPWP bagi Wajib Pajak yang belum ber-NPWP.(*)