Optimalkan Pengawasan & Pemeriksaan Pajak, KPP PMA Satu Gelar IHT TP Doc

Optimalkan Pengawasan & Pemeriksaan Pajak, KPP PMA Satu Gelar IHT TP Doc

Sejumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Satu yang terdiri dari Account Representative (AR), pemeriksa pajak, dan petugas pelayanan memenuhi Aula Sahara KPP Badan dan Orang Asing untuk mengikuti In House Training (IHT) Transfer Pricing Documentation (TP Doc), Kamis (16/2). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPP PMA Satu menyusul telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka oleh pembawa acara Nurul Hidayah. Usai pembacaan doa, para pegawai mendengarkan sambutan dari Kepala KPP PMA Satu, Ihsan Priyawibawa. Ihsan mengawali sambutannya dengan menyampaikan bahwa akan ada berbagai upaya dan dukungan yang diberikan kantor pusat untuk pelaksanaan tugas mengejar penerimaan pajak. "Saya harapkan kita benar-benar manfaatkan kesempatan ini agar bisa percaya diri dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan", tutur Ihsan di akhir sambutannya.

Eka Adi Susila, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III mengawali acara inti dengan penyampaian sekilas latar belakang dibuatnya aturan terkait TP Doc ini. Eka mengungkapkan bahwa Indonesia selama ini menjadi sasaran tax abuse oleh perusahaan global karena memang dasar hukum terkait arm's length principle di negara kita masih kurang. Selanjutnya Sigit Erlangga, AR Seksi Waskon II yang ditunjuk untuk Transfer of Knowledge memulai penjelasan materi dari definisi istilah hingga jenis-jenis TP Doc. Kemudian dilanjutkan oleh Risnandar Yusuf, Fungsional Pemeriksa Pajak, memaparkan apa itu master file dan local file wajib pajak beserta sanksi apa yang akan dikenakan kepada wajib bila tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK-213 ini. Pemateri terakhir, Womsiter Sinaga, Kepala Seksi Waskon II, menjelaskan teknis pengujian kewajaran harga transfer dan pembuatan berita acara pemberian keterangan. Womsiter juga menyampaikan secara rinci akan seperti apa kerja sama antara AR dan pemeriksa dalam menangani kasus transfer pricing ini.

Di akhir acara, pegawai diberi kesempatan bertanya yang disambut dengan silih bergantinya penanya. Semoga antusiasme dan semangat para pegawai dalam acara ini menjadi sebuah pertanda positif di awal tahun agar menjadikan IHT TP Doc ini sebagai salah satu amunisi KPP PMA Satu dalam mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan pajak di tahun 2017.(amar/*)