Optimalkan Penerimaan, Pemprov Sumut-Kanwil Pajak Jalin Kerja Sama

Optimalkan Penerimaan, Pemprov Sumut-Kanwil Pajak Jalin Kerja Sama

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, Kanwil DJP Sumut I dan II menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi Sumatra Utara melalui penandatanganan kesepakatan bersama MoU di Aula Gedung Kanwil DJP Sumut I (Selasa, 10/10). Kerja sama ini ditujukan untuk menngkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui pedidikan pajak kepada masyarakat secara luas.

Upaya peningkatan kesadaran membayar pajak ini dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I dan II dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama MoU, tentang inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, turut ditandatangani kesepakatan tentang penghimpunan data dan informasi perpajakan serta penerapan informasi status wajib pajak antara Pemprovsu dengan Kantor DJP Sumut I dan II. Penandatanganan kesepakatan bersama ini langsung dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi bersama Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar dan Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut II, Tri Bowo.

“Seperti kita ketahui 75 persen APBN itu berasal dari pajak. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat, maka diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak,” kata Gubsu.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala SKPD di jajaran Pemprov Sumatera Utara dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kanwil DJP Sumut I dan II.

Lebih lanjut dikatakan Erry, kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Dari 20 orang wajib pajak, hanya 1 orang yang membayar pajak atau hanya 5 persen. Sementara target penerimaan pajak lebih dari Rp1.300 triliun, sehingga negara membutuhkan lebih banyak wajib pajak yang taat membayar kewajibannya.Untuk itulah kata Erry, kesadaran membayar pajak harus ditanamkan sejak dini, sehingga nilai-nilai kesadaran pajak harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional agar dapat diajarkan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan melalui kurikulum pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan.“Saat ini pemerintah melalui Ditjen Pajak telah membentuk suatu program yang disebut sebagai inklusi kesadaran pajak,” katanya.

Program ini merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi pendidikan secara khusus dengan memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum menengah atas. “Implementasinya nanti akan kita usulkan menjadi salah satu muatan lokal, karena memang pendidikan pajak ini perlu kita sosialisasikan,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar mengatakan, tren pajak sekarang ini perannya cukup besar, sebab 75 persen pendapatan negara itu berasal dari pajak. Saat ini untuk Sumut I target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp19,3 T sementara target penerimaan untuk Sumut II sebesar Rp5,5 triliun.“Dari target penerimaan pajak tahun 2017, untuk Sumut I sebesar Rp19,3 T baru terealisasi sebesar 60 persen atau sekitar Rp12 T. Inilah kami mohon dukungan dari berbagai instansi termasuk Pemprovsu sehingga penerimaan pajak bisa semakin dimaksimalkan,” ujar Mukhtar. Dikatakan Mukhtar, pihaknya terus berupaya untuk memberikan edukasi pajak kepada masyarakat mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan program Pajak Bertutur yang telah digelar di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Ke depan diharapkan, semua institusi, dosen dan tenaga pengajar harus memahami tentang pajak, pihaknya juga akan membuat kurikulum pendidikan tentang pajak. Hal ini dilakukan sebab pengaruhnya cukup besar bagi pemahamam masyarakat.“Kalau pemahaman cukup baik, maka korelasinya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak juga baik,” pungkasnya.(*)