KPP Madya Batam Sita Kapal Senilai USD6,4 Juta

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Jatnika mencanangkan tanggal 1 Maret 2017 sebagai Hari Penyitaan Serentak. Atas instruksi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam melakukan penyitaan atas aset-aset wajib pajak di bulan Maret 2017. 

Sampai dengan minggu kedua bulan Maret 2017 setidaknya terdapat 4 aset wajib pajak yang disita. Kegiatan penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak KPP Madya Batam terutama untuk menimbulkan efek jera bagi para penunggak pajak. Sesuai ketentuan Undang-undang, penyitaan merupakan tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Penyitaan baru dapat dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Juru sita telah menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa serta surat himbauan Amnesti Pajak kepada keempat wajib pajak tersebut. Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Batam juga telah melakukan upaya mediasi kepada penanggung pajak untuk melaksanakan pelunasan hutang pajak.

Dari kegiataan penyitaan tersebut, aset wajib pajak yang berhasil disita, antara lain adalah sebuah kapal AHTS (Anchor Handling Towing & Supply) dengan bobot mati 4.000 ton yang merupakan milik penanggung pajak salah satu perusahaan ship yard terbesar di Batam. Kapal tersebut memiliki perkiraan harga pasar sebesar 6,4 juta US Dollar. Aset lain yang disita adalah dua buah ruko milik wajib pajak PT TMU, tanah dan bangunan perkantoran milik PT SPB, dan sebuah minibus milik PT IS. Perkiraan nilai total asset sitaan adalah sesuai dengan total hutang pajak keempat wajib pajak tersebut yang mencapai 100 Miliar Rupiah. (eb/*)

Related Files: