KPP Balikpapan dan DPMPT Luncurkan KSWP

KPP Balikpapan dan DPMPT Luncurkan KSWP

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Aula KPP Pratama Balikpapan (Selasa, 05/12).

Penandatanganan kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang intinya adalah dalam pemberian layanan perizinan tertentu harus dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak, dalam hal ini berarti memperhatikan ketertiban perpajakan pemohon.

Masyarakat Balikpapan yang akan mengajukan permohonan perizinan ke kantor DPMPT Kota Balikpapan seperti Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan dan perizinan lainnya, harus memperhatikan kepatuhan perpajakannya terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan. Izin akan ditindaklanjuti apabila pemohon telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyampaikan SPT Tahunan selama 2 tahun berturut-turut.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut akan menguntungkan karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menangkap potensi pajak yang selama ini belum terdeteksi. Dengan pemberlakukan KSWP pada layanan publik yang dilaksanakan badan perijinan di pemerintah daerah, akan membuat masyarakat pemohon ijin dipaksa untuk patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Balikpapan Budi Hernowo sangat menyambut baik kerjasama ini. Budi Hernowo mengatakan bahwa pemerintah harus lebih solid lagi dan bersinergi untuk memaksimalkan penerimaan pajak baik pajak daerah atau pajak pusat.

Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini akan membantu meningkatkan penerimaan daerah karena KSWP akan dapat menjaring wajib pajak yang belum terdaftar atau wajib pajak yang telah terdaftar namun tidak pernah melaporkan SPT Tahunannya agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Ke depannya, bahkan ada rencana untuk memberikan satu loket layanan pajak di dalam DPMPT Kota Balikpapan agar lebih mudah dijangkau.