KP2KP Tanjung Balai Rangkul Kantor Pertanahan dan BPKPAD

Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan dialog

KP2KP Tanjung Balai bersinergi bersama Kantor Pertanahan dan BPKPAD Kota Tanjung Balai mengadakan Sosialisasi PP 34 Tahun 2016 di Balai Resto Bahagia Tanjung Balai (Selasa, 14/11). Acara secara resmi dibuka oleh Kepala KP2KP Tanjung Balai, Hendra Ginting, bersama dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan, Maruli Nainggolan, dan Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD, Syahrizal. Acara yang dihadiri oleh Notaris/ PPAT dan seluruh camat dan lurah di Kota Tanjung Balai bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan ketentuan PP 34 Tahun 2016 tersebut .

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, acara dimulai oleh narasumber dari Kantor Pertanahan. Materi yang disampaikan adalah mengenai kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dalam proses peningkatan hak atas tanah dan atau bangunan. Acara dilanjutkan oleh narasumber dari BPKPAD Tanjung Balai. Materi yang dipaparkan mengenai sumber, proses pengenaan, dan peruntukan penggunaan Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Narasumber ketiga berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Kisaran, Jafar Siregar, dengan materi mengenai persyaratan, kelengkapan berkas, dan mekanisme penelitian berkas Surat Setoran Pajak Pasal 4 (2) Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 dan Perdirjen Pajak Nomor 26 Tahun 2016.

Acara diakhiri dengan diskusi bersama, tak hanya Notaris/PPAT yang aktif dalam sesi ini, tapi juga pihak camat dan lurah silih berganti mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi dalam mengurus pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Melalui acara ini, KP2KP Tanjung Balai berharap setiap Notaris/ PPAT dan Camat lebih mmahami tata cara dan prosedur pengurusan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. (ff/*)