Konpers Kanwil Banten Tegaskan Tak Ada Amnesti Jilid II

Suasana Konferensi Pers Kanwil DJP Banten

Kanwil DJP Banten gelar Konferensi Pers terkait  PMK-165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di lobby Kanwil DJP Banten, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 34 Serang (Rabu, 29/11). Konferensi Pers kali ini ramai dihadiri oleh wartawan dari media cetak, media online, dan media elektronik di wilayah Kanwil DJP Banten. Dalam keterangannya, Catur Rini Widosari Kepala Kanwil DJP Banten menegaskan bahwa tidak ada Tax Amnesty jilid 2. Revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK 165/PMK.03/2017.

PMK 165/PMK.03/2017 ini mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang akan melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PMK–165 ini juga mengatur mengenai tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah dan/atau bangunan yang telah diungkapkan dalam program Amnesti Pajak .

Prosedur yang selanjutnya disebut pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif Final (PAS-Final) ini memberikan kesempatan sebesar besarnya bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri aset tersebut secara sukarela dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif yaitu kelompok wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, badan 25%, dan wajib pajak berpenghasilan usaha atau pekerjaan bebas ≤ Rp 4,8Milyar danatau karyawan penghasilan ≤ RP 632juta sebesar 12,5%.

Selain itu, Catur Rini Widosari juga menerangkan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final, maka ketentuan sanksi dalam pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku. Aset yang dapat diungkapkan adalah asset yang diperoleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut. Akan tetapi, prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pajak sehubungan ditemukanya data aset yang belum diungkapkan. Konferensi Pers diakhiri dengan ucapan terimakasih dari Catur Rini Widosari kepada para wartawan yang telah datang menghadiri dan meliputi kegiatan konferensi pers ini.