Ken Dwijugiasteadi: Tanpa Disadari, Masyarakat Mampu Membayar Pajak

Menjadi pembicara dalam Dialog Perpajakan yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur, mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang berhalangan hadir, Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Ken Dwijuagisteadi menekankan bahwa pajak dan kematian merupakan sesuatu yang pasti bagi masyarakat.

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang,” demikian ungkap Ken membuka pemaparannya. Jadi pemungutan pajak memang dipaksakan oleh pemerintah, dan dengan menggunakan sistem self assessment, masyarakat diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajaknya.

Ken juga menjelaskan bahwa pajak dipungut dengan menyesuaikan kemampuan bayar masyarakat, sehingga tidak akan pernah memberatkan Wajib Pajak. “Tanpa disadari, setiap hari, masyarakat membayar pajak,” jelas Ken.

“Jika kita membeli pulpen, maka yang membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya adalah kita sendiri. Bukan pabrik. Demikian pula dengan rokok, para perokoklah yang membayar cukainya,” demikian Ken menjelaskan proses pemungutan pajak.

Hal ini dikarenakan pajak seperti PPN tidak mengenal subjek pajaknya. Bahkan seseorang yang sedang sakitpun bisa jadi membayar PPN atas alat kesehatan, obat, atau layanan kesehatan yang diterimanya.

Pajak juga tidak mengenal uang haram, jika ada gratifikasi yang diterima oleh masyarakat sekalipun, meski nantinya dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi, itupun terutang pajak.

“Orang pajak tidak akan pernah menanyakan asal usul penghasilan. Karena sistem self assessment yang kita anut,” papar Ken menjelaskan tentang karakteristik Pajak Penghasilan (PPh).

Terkait kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015, Ken mengimbau hadirin untuk segera memanfaatkan kebijakan ini. Ken juga mengingatkan bahwa DJP senantiasa memantau pelaporan pajak masyarakat melalui unit intelijen yang dimilikinya.

Melalui TPWP 2015, DJP akan lebih giat lagi mengawasi pelaporan pajak Wajib Pajak di tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ragu untuk memberikan surat imbauan terkait omset yang belum dilaporkan, pajak yang belum dipungut dan kewajiban perpajakan lainnya yang belum diselesaikan oleh Wajib Pajak.

TPWP 2015 juga diberlakukan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak meski memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Demikian juga bagi Wajib Pajak "Tidur" yang sama sekali belum pernah menyampaikan laporan pajaknya.

Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan berjanji bahwa pelaksanaan TPWP 2015 tidak akan mengganggu kegiatan usaha Wajib Pajak.

Yang diinginkan pemerintah adalah masyarakat secara sukarela meningkatkan kepatuhan perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara bagi pembangunan, karena #PajakMilikBersama.