Jokowi ke Makassar ajak Pengusaha Indonesia Timur ber-Amnesti

Melanjutkan keberlangsungan proses Amnesti Pajak, Presiden Joko Widodo mengadakan sosialisasi Amnesti Pajak di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 25 November. Presiden Jokowi, dalam lawatannya, diiringi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, MP, Menteri Kelautan dan Perikanan,  Susi Pudjiastuti, Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Gubernur Sulawesi Selatan,  Syahrul Yasin Limpo. Acara sendiri dilaksanakan di ballroom Clarion Hotel  pada pukul 19.30, dan diikuti oleh 2700 undangan

Choky sitohang selaku pembawa acara memandu agar suasana ruangan yang dipenuhi ribuan pengusaha dari wilayah Indonesia Timur tetap santai. Bahkan sesekali Choky melontarkan candaan meskipun nuansa khidmat tetap terjaga.

Pada kesempatan kali ini, Jokowi mengingatkan kepada para Wajib Pajak sulawesi selatan dan sekitarnya, yang notabene memiliki pertumbuhan ekonomi 8,05% pada tahun 2016, angka yang lebih tinggi dari Indonesia secara keseluruhan, untuk mengikuti kegiatan Tax Amnesty demi mendukung pembangunan infrastruktur negara.

Jokowi juga memberitahukan bahwa Amnesti Pajak adalah pertarungan Indonesia dengan negara lain dalam  menjaga pertumbuhan ekonomi.  Fakta bahwa kekayaan Warga Negara Indonesia yang berada dibawa bantal maupun berada di luar negeri, menurut data Kementerian Keuangan masih ada 11 Triliun. Data ini akan digunakan untuk menggali potensi apabila wajib pajak tidak mengikuti Amnesti Pahak karena ke depannya seluruh data akan terbuka walaupun disimpan di negara manapun. 

Jokowi juga mengungkapkan bahwa tujuan Amnesti Pajak dalam jangka panjang adalah untuk membangun infrastruktur yang bukan hanya di bagian pulau Jawa saja, tetapi juga daerah lain, seperti Makassar New Port, Sorong New Port, serta pembangunan tambak, pabrik gula dan pabrik-pabrik lain demi adanya lapangan kerja baru bagi generasi sekarang dan masa depan.

Paparan berikutnya dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, adalah mengenai perwujudan kemerdekaan Indonesia yang dibangun dengan tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia harus bertumbuh terus agar tidak ada daerah yang tertinggal atau tidak menikmati kesejahteraan.

Cara mencapai masyarakat adil dan makmur adalah dengan pajak. Pengelolaan Pajak yang baik akan mengurangi ketimpangan antar pulau atau daerah karena dana dari pemungutan pajak akan dikembalikan lagi ke daerah masing-masing dan digunakan untuk kemakmuran daerah tersebut. Contohnya, ujar, SMI, yakni Sulawesi yang menerima transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp.73,8 Triliun, Kalimantan yang menerima Rp. 70,7 trilun dan Bali yang menerima Rp. 38,8 trilun.

 Lebih lanjut, SMI mengungkapkan bahwa Amnesti Pajak periode pertama berjalan dengan baik dengan menangkap potensi harta yang belum dilapor dengan jumlah yang cukup besar. SMI juga berujar bahwa Amnesti Pajak di Indonesia adalah salah satu program yang paling kredibel. Negara-negara lain yang pernah melakukan Tax Amnesty juga tidak memberikan tarif serendah ini yaitu 0,5 persen bagi UMKM.

Dengan adanya sosialisasi Amnesti Pajak di Makassar, diharapkan seluruh masyarakat bisa berperan serta untuk menyukseskan program Amnesti Pajak dan membantu Indonesia berdaulat secara ekonomi.