Gandeng Bendahara Pemda Madiun, KP2KP Caruban Amankan Penerimaan

Gandeng Bendahara Pemda Madiun, KP2KP Caruban Amankan Penerimaan

MEJAYAN - Salah satu mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan negara dalam bentuk pajak adalah Bendahara Pemerintah. “Bendahara merupakan kunci sukses pembiayaan pembangunan di negeri ini melalui pemerintah baik pusat maupun daerah, selain itu juga merupakan gerbang terakhir masuknya kembali uang negara ke kas negara melalui pajak yang dibayarkan,“ujar Kepala KP2KP Caruban Soetarwo saat mengisi Dialog dan Edukasi Perpajakan Bendahara Pemerintah di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun (25/9)

Kegiatan dialog dan edukasi perpajakan yang berlangsung hingga 27 Sepetember ini diikuti oleh pengelola keuangan di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap. Hari pertama tanggal 25 September 2017, peserta kegiatan adalah Kasubbag Keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Kemudian hari kedua diikuti Bendahara Pengeluaran, sedang hari terakhir tanggal 27 September 2017 diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Ketiga unsur pengelola keuangan diatas memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pengamanan penerimaan negara melalui pajak. Karena ketiganya berperan aktif atas kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak terhadap transaksi yang dilakukan oleh OPD dari dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. “Bendahara dan pengelola keuangan adalah tonggak suksesnya pemotongan dan pemungutan pajak di tiap-tiap satuan kerja," tegas Soetarwo.

"Definisi Bendahara Pengeluaran menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 18 yaitu, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah," papar Soetarwo. 

"Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bendahara pengeluaran menduduki peranan yang sangat penting dalam mengelola keuangan negara. Dari mulai menerima anggaran sampai dengan melaporkannya kembali dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bendahara. Tentu dalam laporan tersebut sudah termuat mengenai pemotongan dan pemungutan pajak," jelas Soetarwo.

Kegiatan Dialog dan Edukasi Perpajakan Bendahara Pemerintah ditanggapi positif oleh Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Rori Priambodo. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat membantu bendahara maupun petugas pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya. Rori menambahkan bahwa masih banyak petugas pengelola keuangan yang bingung dan belum memahami dengan baik aturan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak. Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan untuk lebih menambah wawasan perpajakan bagi organisasi perangkat daerah yang diberi amanah untuk mengelola dana yang berasal dari APBD.(*)