DJP Gelar Dialog dengan Wajib Pajak Kaltim dan Kaltara

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sedang berdiskusi dengan peserta Dialog Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sambangi Balikpapan (Senin, 9/10). Hadirnya Ken di Balikpapan dalam rangka mensosialisasikan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sosialisasi yang dikemas dalam acara "Dialog Perpajakan bersama Direktur Jenderal Pajak” ini diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Grand Tjokro Balikpapan. Ken didampingi Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama dan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi turut hadir bersama tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat mulai dari TNI, Kepolisian, Kepala Instansi di Kementerian Keuangan, hingga para nasabah prioritas bank-bank yang ada di Balikpapan.

Belakangan, masyarakat khususnya Wajib Pajak dibuat cemas dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dimana kewajiban merahasiakan data nasabah tidak berlaku dan seolah-olah kewenangan akses informasi keuangan oleh DJP baru diberikan sekarang. Padahal jauh sebelum Perppu ini lahir, DJP telah diberikan kewenangan dalam mengakses informasi keuangan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). “Wajib Pajak tidak perlu resah dan khawatir dengan penerapan Undang-Undang ini, karena dipastikan tidak akan merugikan Wajib Pajak dan juga tidak akan disalahgunakan,” ujar Ken, “Kami (DJP) akan menerapkan peraturan ini secara profesional dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi dan perbaikan kepatuhan perpajakan dengan tetap menjaga kepercayaan dunia usaha dan iklim investasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur P2Humas DJP Hestu Yoga Saksama, menyampaikan peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Dianggap Sebagai Penghasilan. Ditegaskan Hestu, terbitnya Undang-Undang maupun peraturan ini juga bermakna DJP berusaha untuk memberikan rasa keadilan bagi para Wajib Pajak terutama bagi Wajib Pajak yang sudah ikut program Amnesti Pajak yang telah berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. “Dengan terbitnya peraturan ini, Kami mengimbau masyarakat apabila masih ada harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan serta WP tidak ikut program Amnesti Pajak, maka selama belum dilakukan pemeriksaan WP masih dapat melakukan pembetulan SPT,” kata Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Samon Jaya seraya menutup acara siang itu.(ard/*)