Ditjen Pajak selenggarakan seminar perpajakan internasional dengan topik “International Aspects of Indonesia’s Tax System”

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership on Economic Governance (AIPEG) menyelenggarakan sebuah seminar perpajakan internasional dengan topik “International Aspects of Indonesia’s Tax System”. Acara bertempat di DoubleTree Hotel by Hilton, Jakarta Pusat dan merupakan rangkaian dari acara workshop dengan topik yang sama. Workshop berlangsung selama empat hari dengan peserta dari DJP dan BKF.

Seminar dibuka pada pukul 14:00 dengan sambutan dari Bridie Rushton, Counsellor for Infrastructure and Economic Governance, Australian Embassy in Jakarta. Kemudian Direktur Perpajakan Internasional, P.M. John L. Hutagaol selaku penyelenggara, menyampaikan welcoming remarks. Pada sambutannya, Direktur Perpajakan Internasional menjelaskan bahwa seminar ditujukan untuk membahas aspek-aspek terkini dari perpajakan internasional antara lain terkait dengan international tax planning dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Seminar ini dihadiri oleh para undangan yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Negara, OJK, KPK, BKPM, UI, IKPI, AKP2I dan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, GIZ, dan JICA.

Pembukaan resmi seminar dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti mewakili Wakil Menteri Keuangan RI yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Keuangan RI menyampaikan pentingnya pelaksanaan BEPS Project di Indonesia. BEPS Project perlu diintegrasikan dalam kebijakan perpajakan secara nasional untuk mencegah adanya tax planning yang merugikan penerimaan negara. Tax treaty dan multilateral instrument juga menjadi instrumen untuk melindungi basis perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak saat ini juga tengah menyiapkan Automated Exchange of Information (AEOI) yang akan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi dana yang dimiliki WNI di luar negeri.

Seminar dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel. Pada sesi pertama, diskusi panel yang difasilitasi oleh moderator Dwi Astuti (Kepala Subdit, Direktorat Perpajakan Internasional) dengan topik Indonesian Tax System and International Tax Planning. Pembicara utama pada sesi ini adalah Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti dan dua orang panelis, Prof. Gunadi (Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi, UI) dan Prof. Brian Arnold (Senior Advisor pada Canadian Tax Foundation).

Pada sesi kedua, topik yang dibahas adalah Implementation of BEPS Actions in Developing Countries – Case Study: Indonesia. Pembicara utama pada sesi ini adalah Prof. John Hutagaol (Direktur Perpajakan Internasional) dengan panelis Danny Septriadi (Danny-Darussalam Tax Center), Ay Tjhing Phan (PwC Indonesia) dan Prof. Eric Zolt (Guru Besar Hukum Perpajakan UCLA, Amerika Serikat).

Diskusi panel berlangsung konstruktif dan terlihat adanya antuasiasme para peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada para panelis. Setelah diskusi panel, acara dilanjutkan dengan paparan Development and Implementation Update of the Exchange of Information (EOI/AEOI) yang disampaikan oleh Leli Listianawati (Kepala Subdit, Direktorat Perpajakan Internasional).

Seminar ditutup secara resmi pada pukul 18:00 oleh Direktur Perpajakan Internasional, P.M. John L. Hutagaol.