Menagih utang wajib pajak dengan pengawalan polisi

Wajib pajak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang kooperatif dan ada yang tidak. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam penagihan utang wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membawa aparat kepolisian.

"Kita sangat bersyukur (ada) kerjasama dengan Polri. Dalam hal ini kita sudah kerjasama dengan 3 badan, setingkat eselon I di bawah Kapolri," kata Kepala Seksi Kerjasama Dalam Negeri, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Natalius.

Tiga badan di bawah Kapolri tersebut yaitu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam). Kerjasama dengan 3 badan Polri ini sesuai kebutuhan dengan Ditjen Pajak.

"Dengan Bareskrim ini tentu menyangkut kejahatan ekonomi," ujarnya.

Ditjen Pajak merasa sangat terbantu dengan keahlian yang dimiliki Bareskrim dalam mengungkap kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan atau kriminal di bidang ekonomi. Sementara kerjasama dengan Baharkam, Ditjen Pajak meminta dukungan dalam pelaksanaan tugas penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan.

"Nanti ada tindakan lebih lanjut seperti penyitaan penyegelan. Kita didampingi pihak Polri sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan," jelasnya.

Lalu kerjasama dengan Baintelkam berhubungan dengan intelijen. Di Ditjen Pajak, terdapat satu direktorat yang khusus menangani intelijen dan penyelidikan. Direktorat ini akan bekerjasama dalam proses intelijen.

"Tentu kita kerjasama agar proses intelijen yang akan kita lakukan sudah betul dan pada akhirnya mengarah pada satu hasil yang optimum dan memaksimalkan penerimaan kita," harapnya.