Kanwil DJP Sumut I dan II Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut

Pada hari Selasa (10/10/17), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I dan II bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama mengenai Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan serta Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Mukhtar, SH. MM., dan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, Tri Bowo, ST., MM.

Kesepakatan Bersama tersebut menjadi upaya Direktorat Jenderal Pajak bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Dengan kerja sama penghimpunan data dan informasi perpajakan, diharapkan potensi pajak tergali maksimal. Sementara itu, kerja sama Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran membayar pajak harus ditanamkan sejak dini. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka nilai-nilai kesadaran pajak akan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional agar dapat diajarkan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan melalui kurikulum, pembelajaran, perbukuan, dan kesiswaan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk suatu program yang disebut sebagai Inklusi Kesadaran Pajak, yaitu program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan. Dengan ditandatanganinya Kesekapatan Bersama mengenai Inklusi Kesadaran Pajak bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan proses penanaman nilai kesadaran pajak dapat segera dilakukan kepada peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

Informasi lebih lanjut seputar inklusi kesadaran perpajakan dapat dilihat di micro site dengan alamat https://edukasi.pajak.go.id. Program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1 500 200.