Ditjen Pajak rangkul institusi penegak hukum

Tak cuma dengan Polri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga menggandeng Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam menangani kasus-kasus wajib pajak. Sama dengan Polri, Ditjen Pajak juga bekerjasama dengan 3 bidang setingkat eselon I di Kejakgung yaitu Jampidum (Jaksa Agung Mudan Pidana Umum), Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara), dan Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen).

"Ini memang kita rasakan betul manfaatnya. Karena sebagaimana kita tahu proses law enforcement terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau dalam bahasa kita penggelapan pajak ini, harus kita proses sampai diputus di pengadilan menjadi sebuah keputusan. Mereka harus mengganti di penjara atau lain sebagainya," kata kata Kepala Seksi Kerjasama Dalam Negeri, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Natalius.

Tentu proses ini tidak bisa dilakukan Ditjen Pajak sendirian. Karena pada proses penyidikan dari bukti pemeriksaan permulaan dan penyidikan selanjutnya proses menuju penuntutan kepada pengadilan, hal itu dilakukan oleh Kejaksaan.

"Tidak berlebihan apabila kita katakan kita sangat berkepentingan sekali untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan di proses pemeriksaan hingga penyidikan, berlanjut kepada keputusan mereka apakah bersalah atau tidak bersalah dan berapa kerugian yang harus dibayar mereka," ujarnya.

Tanpa kerjasama dengan Kejaksaan, dalam hal ini Jampidum, menurut Natalius, Ditjen Pajak tidak akan bisa menghasilkan sebagaimana diharapkan bersama.

Tak cuma dengan Polri dan Kejakgung, penegakan hukum Ditjen Pajak juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kita lakukan semua. Pada akhirnya kita ingin apa yang kita lakukan dalam rangka memberikan keadilan artinya si kaya membayar lebih besar dari si miskin dan seterusnya itu benar-benar terwujud," ungkapnya.