Ditjen Pajak Jateng II dan KPP Pratama Cilacap Sandera Penunggak Pajak Rp. 839 Juta

SIARAN PERS

Cilacap, 20 Desember 2016. Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Cilacap pada hari ini telah melakukan eksekusi penyanderaan atau Gijzeling terhadap penunggak pajak BH, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp.839.022.023,-. Penyanderaan ini dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Keuangan dan merupakan penyanderaan ketiga yang dilakukan di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah II di tahun 2016. Dalam melakukan penyanderaan, Kanwil DJP Jawa Tengah II berkerjasama dengan Disriskrimsus Polda Jateng dan Lembaga Permasyarakatan Batu Nusakambangan.

Tindakan gijzeling dilakukan selain untuk memberikan efek jera (deterrent effect), juga untuk menjawab tantangan optimalisasi pengamanan penerimaan negara melalui gijzeling oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan tindakan penyanderaan yang dilakukan pada prinsipnya tidak menghapuskan utang pajak dari penunggak pajak kecuali jika penunggak pajak melakukan pembayaran terhadap utang pajak-nya

Penyanderaan terhadap BH sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan tersebut mengatur, antara lain, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penunggak pajak yang mempunyai utang pajak  sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Serangkaian proses penagihan aktif yang telah dilakukan KPP Pratama Cilacap yaitu penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanan Penyitaan dan Pencegahan tidak membuat Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya.

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan iktikad baik dari Wajib Pajak, semakin baik dan nyata iktikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan maupun penyanderaan dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

Kepala Kanwil DJP Jateng II

 

ttd

Lusiani

19611126 198802 2002