Datang Bingung, Pulang Tersenyum - KPP Pratama Curup Memberikan Pelayanan Terbaik

Semburat mentari pagi menyinari halaman Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup, menemani beberapa beberapa tenaga pramubakti yang sedang menyapu halaman. Beberapa pegawai tampak memasuki halaman kantor, dengan wajah-wajah ceria nan bersemangat. Cuaca sejuk pagi itu turut berkontribusi terhadap wajah-wajah ceria tersebut.

Terletak di Jalan S. Sukowati, jalan utama kota Curup, KPP Pratama Curup tampak menonjol di pagi itu. Pukul 07.00 pagi, saat Curup masih berselimut dingin, saat kantor instansi lain masih sepi, di KPP Pratama Curup telah nampak aktivitas pegawai berdatangan. Tak lama kemudian berkumandang doa bersama dari pengeras suara yang terpasang di setiap ruang, dilanjut pembacaan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tak cukup di situ, pengeras suara kemudian menyuarakan pembacaan aturan perpajakan.

KPP Pratama Curup mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2008 dengan menggunakan sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup. Saat ini wilayah kerja KPP Pratama Curup meliputi tiga Kabupaten di Propinsi Bengkulu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Curup sendiri merupakan ibukota Kabupaten Rejang Lebong.

Kabupaten Rejang Lebong mempunyai wilayah seluas kurang lebih 1.476 km persegi terdiri dari 15 Kecamatan dan 156 desa/kelurahan, Kabupaten Lebong mempunyai wilayah seluas kurang lebih 1.929 km persegi dan membawahi 13 Kecamatan dan 111 desa/kelurahan, sementara Kabupaten Kepahiang memiliki wilayah seluas 704,6 km persegi dan membawahi 8 kecamatan dan 110 desa/kelurahan. Secara keseluruhan KPP Pratama Curup mempunyai wilayah seluas 4.109 km persegi dan membawahi 36 Kecamatan dan 377 desa/kelurahan.

Dalam memberikan pelayanan perpajakan untuk ketiga kabupaten tersebut, KPP Pratama Curup yang dipimpin oleh Barlianto, dibantu oleh 9 orang eselon IV. Saat ini tersisa 8 orang eselon IV, karena Kepala Seksi Pelayanan memasuki masa purnatugas. 11 orang Account Representative, termasuk 3 orang Account Representative Pelayanan, 2 orang Pemeriksa Pajak dan 33 orang Pelaksana. KPP Pratama Curup juga dibantu oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kepahiang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor dan 1 orang Pelaksana.

Sesuai data pada MPN Info KPP Pratama Curup, untuk penerimaan pajak 2015, KPP Pratama Curup yang dibebani target untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp175,28 Miliar berhasil mengumpulkan Rp162,30 Miliar atau sebesar 92,59%. Jumlah tersebut setara dengan 133.89% realisasi penerimaan tahun 2014. Prosentase pencapaian tersebut menjadikan KPP Pratama Curup menjadi KPP dengan prosentase pencapaian realisasi penerimaan pajak 2015 tertinggi di Wilayah Bengkulu dan Lampung.

Pertumbuhan dan pencapaian tersebut layak disyukuri dan diapresiasi. Di tengah pelemahan ekonomi dan maraknya pergantian kepala daerah di ketiga kabupaten wilayah KPP Pratama Curup yang berpotensi dapat menyebabkan tersendatnya berbagai proyek pengadaan oleh Pemerintah Daerah, patut disyukuri bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Curup tetap tumbuh.

Tahun 2016 ini KPP Pratama Curup memperoleh target sebesarRp 221 Miliar atau kurang lebih 38% dari realisasi target tahun 2015. Bukan upaya yang mudah, namun optimisme tetap harus dipelihara.

Berbagai upaya telah dan akan dijalankan untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut. Salah satunya penggalian potensi terhadap Wajib Pajak secara fokus. KPP Pratama Curup di tahun 2016 ini akan fokus ke Orang Pribadi Profesional tertentu seperti dokter, notaris, dan bidan, serta fokus kepada pedagang pengumpul. Kelompok inilah yang selama ini belum tergarap secara maksimal di KPP Pratama Curup.

Upaya lain adalah melakukan penerbitan sanksi administrasi perpajakan secara masif yang telah dimulai dari tahun 2015 lalu. Tahun 2016, kegiatan ini akan kembali digencarkan.

Dari sisi edukasi wajib pajak, KPP Pratama Curup di tahun 2016 ini merencanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan dengan mendatangkan narasumber dari pelaku usaha kecil menengah yang telah sukses. Lomba bertema perpajakan pun tengah dirancang dengan melakukan koordinasi dengan KPP Pratama lain di Propinsi Bengkulu.

Koordinasi dengan semua KPP di Propinsi Bengkulu telah berbuah manis, dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan atau Pekerjaan di Provinsi Bengkulu.

Terbitnya Pergub ini pun telah ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) anatara Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Rida Handanu, medio 2015 yang lalu.

Semoga dengan segenap aktivitas tersebut, upaya KPP Pratama Curup untuk mencapai target dapat terwujud. Semoga. (MN)