Yunus Husein: Perlu BPP Agar Otoritas Pajak Lebih Bergigi

Yunus Husein: Perlu BPP Agar Otoritas Pajak Lebih Bergigi (Foto: Adhiputro/Redaksi: Yos Wiyoso Hadi/Yos W Hadi)

Mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein setuju agar Badan Penerimaan Pajak (BPP) segera dibentuk sehingga Otoritas Pajak dapat lebih bergigi dalam mengamankan penerimaan pajak. Hal tersebut diungkapkan Yunus saat menghadiri Tax Gathering di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede, Kamis, 20 Mei 2016.

Putra Minangkabau kelahiran Mataram 29 Desember 1956 ini mendukung agar perlindungan kepada aparat pajak ditingkatkan sehingga aparat pajak dapat lebih menegakkan hukum pajak terhadap siapa pun tanpa kuatir akan dikriminalisasikan atau terancam jiwanya.

Ke depan Yunus berharap agar otoritas pajak di Indonesia bisa lebih profesional dan sistem terintegrasi seperti di negara-negara barat, yang menurutnya, setiap pembayar pajak di sana dapat melihat detil-detil kontribusi pembayaran pajaknya dengan seketika disalurkan untuk bidang-bidang dan proyek-proyek pembangunan apa saja. Sehingga hal itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap  transparansi dan penggunaan uang pajak. "Dengan demikian pajak bisa jadi alat kontrol sosial," ucap Yunus.

Saat ini, menurut Yunus, tax ratio Indonesia masih rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Oleh sebab itu, Yunus mengusulkan agar strategi mengejar target penerimaan pajak diperbaiki.

Selama ini, menurut Yunus, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih fokus menarik pajak dari pembayar pajak yang relatif sudah taat bayar dan lapor pajak. Yunus berharap agar DJP lebih giat lagi menarik pajak dari Wajib Pajak-Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan tinggi yang belum bayar dan lapor pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yunus prihatin bahwa penerimaan pajak di Indonesia terbanyak masih ditopang oleh pembayaran pajak perusahaan atau Wajib Pajak Badan dan belum terbanyak penerimaan pajak ditopang oleh pembayaran  pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebagaimana di negara-negara maju yang sistem administrasi perpajakannya dinilai lebih baik.  

Terkait istilah Wajib Pajak, Yunus mengusulkan agar istilah tersebut diganti dengan istilah Pembayar Pajak sebagaimana mengacu pada kata Taxpayer di negara-negara maju. Istilah Pembayar Pajak menurut Yunus, secara psikologis terdengar lebih bersahabat dalam mengajak warga negara untuk bayar pajak dengan sukarela dan taat.(*)