Suami-Isteri Beda NPWP, Awas Kena Pajak Berlipat

Suami-Isteri Beda NPWP, Awas Kena Pajak Berlipat

Oleh: Dewi Damayanti, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Ini seperti jebakan batman,” keluhnya.

Pria paruh baya berpenampilan necis itu, sebut saja namanya Rico, mulai mengeluarkan keluh-kesahnya. Sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta, dia dan isterinya telah dipotong pajak oleh perusahaan tempat kerja mereka.

Dia menunjukkan formulir 1721-A1 sebagai bukti atas penghasilannya dan isteri telah dipotong pajak. Namun karena sang isteri punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, akhirnya perhitungan pajaknya menjadi kurang bayar, akibat pengenaan tarif pajak progresif.

Kok Bisa?

“Kenapa isteri saya dihimbau untuk ber-NPWP, kalau kayak gini akhirnya?” protesnya lagi.

Ya, bisa saja masalah di atas terjadi. Bisa karena ketidaktahuan Wajib Pajak atas sebuah konsekuensi perpajakan, saat isteri memutuskan memiliki NPWP sendiri, terpisah dari NPWP suami misalnya. Atau karena kurangnya sosialisasi petugas pajak dalam penerapan sebuah aturan terbaru.

 

Keluarga Sebagai Kesatuan Ekonomi   

Sebenarnya Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sendiri telah mengatur secara jelas bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Penjelasan Pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan: penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga ( dalam hal ini suami).

Maksudnya, penghasilan dan kerugian isteri akan dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami, sehingga dikenai pajak bersama. Namun jika penghasilan isteri hanya didapat satu pemberi kerja dan  tidak ada hubungannya dengan usaha atau  pekerjaan  bebas  suami, maka tidak akan digabung. Dengan catatan penghasilan tersebut telah dipotong pajak oleh pemberi kerja.

Maka atas penghasilan isteri tersebut akan dilaporkan dalam lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, bukan dalam kolom induk. Yaitu dalam kolom: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.

Sebagai konsekuensi kewajiban perpajakan ada di suami sebagai kepala keluarga, otomatis kewajiban ber-NPWP itu juga ada pada suami. Mungkinkah suami isteri melakukan kewajiban pajak terpisah, dan isteri memiliki NPWP sendiri?

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPh mengatur ada tiga kondisi suami-isteri dapat dikenakan pajak secara terpisah:

Pertama suami-isteri telah berpisah (bercerai). Sudah sewajarnya memang jika pajaknya dikenakan terpisah. Biasanya tanggungan anak akan tergantung perjanjian, ikut suami atau isteri.

Kedua berdasarkan perjanjian tertulis pisah harta oleh suami-isteri.

Ketiga isteri ingin melaksanakan hak dan kewajiban pajak terpisah dari suami, meski tidak ada perjanjian tertulis pisah harta. Kasus Rico termasuk dalam kategori ini.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 jelas mengatur jika isteri ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Untuk pertimbangan pribadi (misal: mengajukan pinjaman bank, dll) isteri dapat saja memiliki NPWP sendiri, terpisah dari suami karena memang aturannya memungkinkan. Namun bagaimana dengan implikasi hukum pajaknya?

 

Penghitungan Pajak Suami-Isteri Beda NPWP

Ketika isteri dalam status kawin tanpa perjanjian tertulis pisah harta memiliki NPWP sendiri maka pengenaan pajaknya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU PPh, yaitu penghasilan neto suami-isteri digabung kemudian besaran masing-masing pajak suami-isteri tersebut dihitung sesuai perbandingan penghasilan neto mereka.

Resikonya pengenaan tarif pajak progresif atas penghasilan gabungan suami-isteri ini akan mengakibatkan pajak mereka jadi kurang bayar, seperti yang dialami Rico di atas. Kita bisa lihat ilustrasi perbandingan pajak yang dikenakan jika  isteri punya NPWP sendiri atau jika ikut suami.

 

Kasus

Rico dan Isteri menikah, tetapi tidak memiliki anak. NPWP hanya dimiliki Rico sebagai kepala keluarga. Rico bekerja di PT. Sumber Makmur. Penghasilan netto tahun 2015 yang diperoleh Rico sebesar Rp. 100.000.000,-. Sedangkan istrinya bekerja di PT. Maju Terus dengan penghasilan netto setahun Rp. 50.000.000,-. Atas penghasilan mereka sudah di potong pajak oleh pemberi kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

Suami

 

Penghasilan Netto

100.000.000

PTKP (K/0)

(26.325.000)

Penghasilan Kena Pajak

73.675.000

PPh Terutang setahun

 

5% x 50.000.000            = 2.500.000

 

15% x 23.675.000          = 3.551.250 

 

Jumlah

 

6.051.250

 

 

 

Isteri

 

Penghasilan Netto

50.000.000

PTKP (TK/0)

(24.300.000)

Penghasilan Kena Pajak

25.700.000

PPh Terutang setahun

 

5% x 25.700.000          

1.285.000

 
   
   

 

Sementara jika isteri Rico memiliki NPWP sendiri, maka penghitungan PPh terutangnya akan digabung.

 

Penghasilan suami-isteri digabung

Penghasilan Netto Suami

100.000.000

Penghasilan Netto Isteri

Total Penghasilan Netto

50.000.000

150.000.000

PTKP (K/I/0)

(50.625.000)

Total Penghasilan Kena Pajak

99.375.000

PPh Terutang Setahun

 

5% x 50.000.000    = 2.500.000

 

15% x 49.375.000  = 7.406.250

Jumlah

 

9.906.250

 

 

 

Perhitungan untuk SPT tahunan PPh suami

PPh terutang

 

(100.000.000/150.000.000) x 9.906.250

           6.604.167

Kerdit pajak PPh 21

(6.051.250)

PPh kurang bayar

  552.917

   
   

Perhitungan untuk SPT tahunan  Isteri

 

PPh terutang

 

(50.000.000/150.000.000) x  9.906.250

              3.302.083

Kredit pajak PPh 21

(1.285.000)

PPh kurang bayar

2.017.083

   

 

Dari ilustrasi di atas dapat dilihat jika isteri memiliki NPWP sendiri ada kekurangan pajak sebesar Rp. 2.570.000,- yang harus dibayar Rico dan isteri. Sementara jika NPWP hanya dimiliki oleh Rico maka tidak ada kekurangan pajak, karena telah dipotong  perusahaan.

Dengan menyandingkan konsekuensi pengenaan pajak jika isteri memiliki  NPWP sendiri terpisah dari suami, akan jadi pertimbangan Wajib Pajak sebelum memutuskan apakah sebaiknya isteri ber-NPWP sendiri atau tidak. Sehingga kasus Rico tak perlu terulang. Karena banyaknya permohonan penghapusan NPWP, berarti menambah beban kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja