Rekayasa Kepatuhan Pajak melalui Media Sosial

Rekayasa Kepatuhan Pajak Melalui Media Sosial ( oleh: Hendar Iskandar )

Oleh: Hendar Iskandar, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tugas utama sebuah institusi perpajakan adalah mengadministrasikan berbagai jenis pajak dan memastikan peraturan perpajakan diimplementasikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang perpajakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh institusi setidaknya bisa diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui ukuran tax ratio. Saat ini kondisi tax ratio kita masih rendah yakni masih berada di bawah 12 % dan target penerimaan pajak setiap tahun menikmat, namun dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah tercapai.

Untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan terimplementasi, maka langkah yang harus pertama ditempuh adalah semua pihak terutama wajib pajak memahami, menyadari dan mau memenuhi ketentuan perpajakan. Di sinilah peran penting diseminasi baik langsung ataupun tidak langsung (melalui media) kepada wajib pajak. Namun demikian, kesadaran tidak hanya dibangun dari pemahaman semata, tetapi juga didasari oleh kepercayaan terhadap otoritas perpajakan. Di sinilah citra baik institusi menjadi taruhan untuk dapat senantiasa terjaga baik di mata masyarakat.

Selain itu, selaku institusi dengan tugas yang sangat penting dan menyangkut tulang punggung negara, institusi tidak mungkin dapat bekerja sendirian. Kerjasama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal dalam rangka melakukan fungsi pelayanan termasuk penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum mutlak dilakukan. Hal yang paling penting dalam kerjasama adalah membangun sinergi dengan institusi, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dukungan data, dukungan pelayanan seperti perbankan dan dukungan penegak hukum dari institusi lainnya akan memudahkan institusi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Sebuah profesi seorang Humas adalah bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Humas tidak hanya menyampaikan informasi semata, namun harus bisa meraih simpati melalui citra baik, dan membangkitkan rasa ingin tahu masyarakat, serta membuat mengerti dan sadar serta menerima ketentuan perpajakan yang diamanatkan undang-undang. 

Kepatuhan wajib pajak umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Ditinjau dari perilaku kepatuhannya, wajib pajak tidak dapat hanya disederhanakan menjadi wajib pajak yang patuh maupun tidak patuh. Keduanya merupakan titik ekstrem, di mana terdapat kecenderungan bahwa wajib pajak lebih banyak terombang-ambing di antaranya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar, terutama jika mengingat bahwa keputusan untuk patuh sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh situasi (lingkungan) yang dihadapi oleh wajib pajak.

Untuk mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap ketentuan perpajakan, kegiatan kehumasan hakikatnya adalah proses merekayasa kondisi masyarakat yang awalnya tidak patuh menjadi masyarakat yang patuh. Proses kehumasan bukan merupakan proses jangka pendek dan sekali waktu. Kehumasan harus dilaksanakan secara terus menerus dalam jangka panjang, mengingat kharakter kepatuhan cenderung terombang-ambing dan dinamis. Kehumasan harus mampu mewujudkan kondisi lingkungan yang mendorong masyarakat untuk patuh.

Kepatuhan pajak sangat komplek karena menyangkut perilaku manusia. Perilaku ini dapat digambarkan dalam klasifikasi wajib pajak yang selalu patuh, ingin patuh, patuh seandainya terdeteksi, serta perilaku menolak untuk patuh. Bagaimana institusi harus merespon dari masing-masing ciri perilaku tersebut yang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk wajib pajak yang menolak patuh tentu harus dilakukan pemaksaan melalui kekuatan perundang-undangan. Untuk mereka yang patuh kalau terdeteksi, institusi harus melakukan pengawasan dan pendeteksian sejak dini. Bagi mereka yang ingin patuh, diseminasi harus dikedepankan untuk membantu mereka patuh. Terakhir bagi mereka yang sudah patuh, beri mereka kemudahan dan fasilitas. 

Kehumasan bisa merekayasa kepatuhan pajak dengan melakukan publikasi yang memainkan aspek psikologi yakni perasaan masyarakat. Perasaan sering diartikan untuk pengalaman subjektif sadar mengenai emosi. Publikasi bagi mereka yang tidak patuh dan dilakukan upaya paksa diharapkan memberikan perasaan takut sehingga mempunyai efek jera. Bagi mereka yang patuh seandainya terdeteksi, publikasi pemeriksaan yang terus menerus akan membuat efek perasaan khawatir dan tidak tenang terhadap bentuk pelanggaran.

Selain publikasi penegakan hukum, kegiatan diseminasi penting untuk dipublikasikan agar masyarakat merasa institusi membantu sehingga muncul rasa simpati. Publikasi juga harus dilakukan kepada mereka yang selaluini telah patuh melalui layanan prima untuk menimbulkan perasaan senang karena merasa dihargai. Perasaan dihargai, dimengerti, diawasi dan takut adalah kombinasi psikologis untuk menumbuhkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak tidak semata karena faktor ekonomi semata tetapi bagaimana masyarakt saling berinteraksi dengan perasaannya masing-masing yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Orang akan bertindak patuh atau tidak patuh dengan melihat pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang patuh atau tidak akan mulai terbentuk dari bagaimana lingkungan memperlakukannya. Penghormatan yang tinggi bagi pembayar pajak dan hukuman termasuk sanksi sosial bagi mereka yang tidak taat akan mendorong bagaimana masyarakat berperilaku.

Dalam melakukan publikasi, pemilihan saluran publikasi menjadi hal sangat penting. Institusi harus melihat bagaimana masyarakat menghabiskan waktunya di suatu jenis media. Berdasarkan riset Riset Crowdtap, Ipsos Media CT, The Wall Street Journal (2014), jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial jauh lebih banyak dibandingkan mengakses media tradisional. Media sosial sendiri diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Berdasarkan review yang dilakukan oleh Jackson dan Milliron (1986) atas hasil penelitian di bidang kepatuhan perpajakan dari tahun 1974 sampai dengan 1985, disimpulkan ada 14 variabel yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, yakni umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan diaudit, dan tarif pajak. Dari empat belas variabel tersebut terlihat bahwa faktor demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan.

Dalam melakukan publikasi sudah saatnya otoritas pajak memanfaatkan media sosial untuk merekayasa kepatuhan pajak sebagaimana yang tujuan dari otoritas perpajakan. Publikasi yang sifatnya menyampaikan informasi, mengajak, menggugah kesadaran dapat dilakukan melalui media sosial. Media sosial seperti facebook selain memiliki kekuatan dalam membentuk jaringan komunitas, mereka juga memiliki data demografi masyarakat. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Faktor demografi dapat dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana konten publikasi mana yang harus dipilih serta tujuan tempat yang akan dituju. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan justru berkorelasi negatif dengan tingkat kepatuhan. Berdasarkan kondisi demikian, konten penegakan hukum semestinya lebih dikedepankan. Publikasi juga harus dilakukan di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan tinggi yang secara kemungkinan tingkat kepatuhannya rendah. Di sinilah media sosial seperti facebook dan twitter termasuk instagram bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan publikasi yang masif dan terstruktur disamping program diseminasi langsung terhadap wajib pajak. Kepatuhan pajak bukan ditunggu tetapi harus direkayasa. 

Sumber Referensi:

1. Keputusan Menteri Keungan Nomor 360/KMK.03/2017

2.Inside Tax | Edisi 14 | Maret 2013

3. Managing and Improving Tax Compliance OECD:2004

4. Media Sosial, Perspektif komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Rulli Nasrulah 2015

5. Pasaribu dan Tjen / Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2016): 145-162 148 6. https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_masyarakat

7. https://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan 8. https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja