Mewujudkan Masyarakat Gemar Bayar Pajak

Mewujudkan Masyarakat Gemar Bayar Pajak

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Ada yang menarik dari hasil survei Bank Dunia tahun 2016 mengenai kemudahan membayar pajak dan berdasarkan peringkat yang dibuat dan dimuat dalam laporannya "Paying Taxes 2016", Indonesia duduk di posisi nomor 104 dari 190 negara, naik 44 peringkat dari posisi tahun sebelumnya. Walaupun terlihat membanggakan dengan kenaikan yang cukup signifikan, ternyata Indonesia belum berhasil menembus 100 besar. Kalau kita hubungkan dengan reformasi perpajakan yang telah dimulai pada tahun 2002, yaitu 14 tahun yang lalu, ternyata banyak sekali yang harus dibenahi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah pengumpul Pajak negara ini dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun demikian, DJP sangat beruntung memiliki SDM yang berkualitas, semangat yang tinggi serta militansi yang tidak perlu diragukan lagi sehingga perjuangan untuk terus memperbaiki pelayanan kepada Wajib Pajak ini dapat terus dipertahankan.

Seperti kita sadar, berjualan "pajak" memang bukan hal yang mudah. Tidak hanya di negara ini, di tempat manapun di seluruh dunia, bahkan di negara yang kepatuhan Wajib Pajaknya sudah tinggi, tidak banyak yang bisa dengan legowo mengatakan, "saya gemar bayar pajak". Padahal Pajak sangat diperlukan terutama oleh negara ini karena menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara. Besarnya target penerimaan pajak yang ditetapkan Pemerintah setiap tahunnya dan defisit yang terus terjadi karena beban pengeluaran yang demikian besar menunjukkan bahwa sudah saatnya negara ini mengoptimalkan berbagi cara untuk menunjang pemasukan uang dari Pajak. Namun apa yang terjadi saat kita tahu bahwa pemasukan dari Pajak sangat penting, namun masyarakat masih enggan membayar Pajak? Apakah mereka benar-benar tidak mau membayar Pajak? Apakah sebenarnya mereka sadar bahwa Pajak itu sangat penting sehingga mereka harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik? atau sebenarnya mereka mau membayar pajak namun ternyata mereka merasa sulit melakukannya atau tidak tahu bagaimana caranya?

Di berbagai negara maju seperti Australia, Jepang, Amerika, Swedia, Denmark, Inggris, institusi perpajakan telah memberikan berbagai kemudahan bagi para Wajib Pajaknya untuk membayar Pajak sehingga para Wajib Pajak tidak lagi punya alasan untuk tidak patuh atau tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Setelah berbagai kemudahan diberikan, negara akan punya kekuatan untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar Pajak dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Namun dibalik paksaan, negara-negara tersebut juga secara aktif menceritakan kepada warga negaranya, untuk apa saja uang pajak yang mereka bayarkan itu digunakan. Di berbagai pembangunan jalan, sekolahan dan fasilitas umum, banyak sekali dipasang papan bahwa pembangunan tersebut dibiayai dengan uang pajak. Bagi yang senang menonton film-film Holywood, sering kita lihat bagaimana Internal Revenue Service (IRS) memasukkan pesan mengenai konsekuensi jika orang tidak bayar pajak. Di beberapa film yang menceritakan tentang penyidikan, beberapa kali pemeran yang berakting sebagai petugas hukum mengatakan bahwa "saya dibayar dengan uang pajak". Hal-hal sederhana seperti ini akan berdampak pada kesadaran membayar pajak dan bahkan menumbuhkan rasa bangga bagi orang-orang yang telah membayar pajak dengan benar.

Kembali ke masalah kemudahan membayar pajak di Indonesia, sebenarnya kita bisa melihat berbagai perkembangan yang telah dibuat oleh DJP untuk memudahkan masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Mulai dari pendaftaran Wajib Pajak secara on-line melalui e-reg, penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing, pembayaran pajak dengan e-Biling sehingga Wajib Pajak tidak perlu repot-repot lagi mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), situs Pajak untuk mencari informasi yang diperlukan untuk pembayaran Pajak sampai dengan contact center (1-500-200) bagi Wajib Pajak yang membutuhkan informasi dengan segera dan tidak sempat mencari tahu lewat situs atau referensi lain.

Lalu apalagi yang mesti dilakukan untuk membuat masyarakat kita bisa dengan mudah membayar Pajak? Menurut saya pemanfaatan media sudah lebih dari cukup untuk memberitahukan ke Masyarakat mengenai fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh DJP untuk membantu masyarakat dan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. DJP secara gencar telah menyiarkan fasilitas on-line melalui media elektronik, media cetak maupun media sosialnya. Seluruh unit kerja DJP juga telah membantu penyebaran fasilitas ini melalui berbagai media lokalnya. Masih banyaknya masyarakat yang mengaku tidak tahu bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini membuat DJP harus segera bersiasat dan menyusun strategi yang lebih jitu dan mengena ke masyarakat.

Strategi yang optimal, walaupun memerlukan waktu, SDM dan kesabaran adalah sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau Wajib Pajak baru. Ini harus dilakukan secara berulang-ulang dan template atau starter pack yang mudah dimengerti harus disiapkan agar peserta yang mengikuti paham dan bisa menggunakan sendiri selanjutnya. Kelas pajak juga efektif dilakukan dengan skala yang tidak terlalu besar, namun berulang. Khusus untuk generasi muda, pemahaman mengenai pentingnya pajak dan pemanfaatan fasilitas harus dilakukan dengan gaya berbeda, yaitu harus lebih menarik dan menyenangkan. Apabila di dalam mindset mereka tertanam bahwa membayar pajak itu mudah dan manfaatnya banyak bagi negara, bisa dipastikan saat mereka siap menjadi Wajib Pajak, mereka akan menjadi Wajib Pajak yang patuh secara sukarela.

Yang juga bisa dimanfaatkan untuk membantu promosi DJP adalah peran influencer. Profesi yang satu ini saat ini juga sedang marak dan banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk keperluan pemasaran suatu produk. Bahkan beberapa orang saat ini menekuninya sebagai profesi. Beberapa influencer yang terkait dengan DJP antara lain, Konsultan Pajak, Asosiasi, Pusat atau Lembaga Riset, Tokoh Masyarakat dan Universitas atau lembaga pendidikan. Tentunya tidak mudah untuk bisa meyakinkan para influencer ini untuk membantu DJP, namun apabila berhasil, promosi DJP akan fasilitas-fasilitas yang telah dikembangkan dan disediakan untuk para Wajib Pajak akan lebih mudah diterima oleh masyarakat atau Wajib Pajak.

Masyarakat atau Wajib Pajak yang tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan saat ini bisa dilakukan tanpa harus mendatangi kantor pajak, fasilitas yang disediakan ternyata mudah digunakan dan wujud dari uang pajak yang dibayarkan ternyata nyata terlihat akan membuat mereka patuh akan kewajibannya. Dengan banyaknya promosi atau pesan-pesan yang disampaikan baik melalui media maupun influencer itu pada akhirnya juga akan membuat masyarakat dan Wajib Pajak gemar membayar pajak karena itu membuat mereka bangga telah berkontribusi terhadap negara. Pada akhirnya dengan semakin banyak masyarakat dan Wajib Pajak yang patuh, gemar dan bangga bayar pajak, target penerimaan pajak akan lebih mudah tercapai, kemandirian APBN akan terwujud dan negara kita akan lebih makmur sejahtera karena Pajak Milik Bersama.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.