Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Terpencil Dengan E-Billing

Oleh Rizka Lahuddin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Mau bayar pajak saja kok susah sih pak?”. Kalimat tersebut pernah diucapkan oleh salah seorang wajib pajak yang saya temui di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kabupaten yang menjadi salah satu wilayah kerja KPP Pratama Tahuna selain Kabupaten Sangihe dan Talaud.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro -atau yg lebih akrab disebut dengan Sitaro- Sulawesi Utara, merupakan penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan sebagainya dengan kualitas yang sangat bagus untuk tujuan ekspor sehingga tingkat ekonomi masyarakat disana terbilang cukup tinggi. Bahkan sebuah artikel pernah memberitakan bahwa petani di Sitaro yang hanya menggantungkan pendapatannya dari rempah-rempah bisa memiliki penghasilan rata-rata mencapai Rp. 4.000.000 perbulan.

Sebagai kabupaten baru yang terbentuk pada tahun 2008, pembangunan di daerah tersebut juga sangat terasa sehingga hanya dibutuhkan sedikit “edukasi” kepada masyarakat disana mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesadaran membayar pajak pun akan timbul dengan sendirinya. Ternyata keasadaran akan pajak lebih mudah ditimbulkan apabila masyarakat “merasakan” dan menikmati sendiri manfaat pajak yang telah mereka bayarkan. Tetapi sayangnya, dengan segala kesadaran akan pajak tersebut, ada satu masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak di Kabupaten Sitaro. Kesediaan mereka membayar pajak terhalang dengan tidak adanya satupun bank maupun kantor pos persepsi di wilayah ini.

Sama seperti KPP Tahuna, banyak KPP lain di wilayah Indonesia yang memilik wilayah kerja sangat luas. Berbeda dengan di DKI Jakarta dimana satu KPP hanya membawahi beberapa kecamatan (bahkan kelurahan), KPP di luar Jawa bisa melingkupi beberapa kabupaten bahkan satu propinsi. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku instansi vital untuk administrasi penerimaan negara dari pajak biasanya terdapat di ibukota kabupaten atau kabupaten yang paling ramai di antara luasnya wilayah kerja.

Sedangkan lokasi bisnis, industri dan pusat ekonomi bisa menyebar di beberapa wilayah yang terpisah oleh laut, gunung maupun hutan dengan lokasi KPP / KPPN berada sehingga wajib pajak yang berada di daerah-daerah seperti ini mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal membayar pajak.

Alasan utama tidak terdapat bank persepsi di suatu wilayah biasanya karena tidak ada pula KPPN di daerah tersebut, atau jaraknya terlalu jauh bagi bank untuk melakukan pelaporan harian penerimaan pajak ke KPPN dalam satu hari yang sama. Sehingga pihak bank lebih memilih untuk tidak menjadi bank persepsi karena keterlambatan dalam pelaporan SSP oleh bank kepada KPPN bisa mengakibatkan bank/kantor pos persepsi tersebut dikenakan denda sehingga pihak bank pun harus menghitung untung rugi dengan meningkatkan status bank atau kantor pos miliknya menjadi bank atau kantor pos persepsi sebagai tempat pembayaran pajak.

Kini dengan adanya e-billing, kendala seperti ini dapat diatasi. Untuk membayar pajak, kini wajib pajak hanya memerlukan koneksi internet dan kantor cabang bank terdekat maupun mesin ATM yang memiliki status “online”. Pembayaran pajak dengan e-billing tidak memerlukan lagi pelaporan dari pihak bank sehingga sebuah mesin ATM pun cukup untuk menjadi tempat pembayaran pajak. Bahkan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar mobile banking/internet banking, cukup dengan berada di depan layar sebuah “tablet”, Wajib Pajak sudah bisa melakukan pembayaran pajak.

Cara kerja E-billing cukup mudah, dan mirip dengan prosedur pembelian tiket pesawat menggunakan internet. Pertama Wajib Pajak harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas ini, kemudian tiap akan melakukan pembayaran, maka terlebih dahulu mengisi data “Surat Setoran Pajak (SSP)” secara online di website (sama seperti melakukan booking tiket pesawat) kemudian akan keluar “kode billing” jika data sudah terisi lengkap. Kode inilah yang diperlukan saat akan melakukan pembayaran pajak di teller bank yg sudah online dimanapun, di atm atau bahkan melalui layanan mobile banking / internet banking. Hanya dibutuhkan sedikit edukasi dalam pendaftaran dan penggunaan internet, maka pembayaran pajak sudah bisa dilakukan.

Dengan e-billing, Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah yang tidak memiliki bank persepsi sangat terbantu. Sebagai gambaran, untuk membayar pajak sebesar Rp. 1.000.000 per bulan, wajib pajak di daerah bisa mengeluarkan biaya Rp. 500.000 untuk sekedar biaya trasnportasi pulang pergi. Hal ini mengakibatkan mereka lebih memilih untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik. Jika ada 10.000 saja wajib pajak dengan kondisi seperti ini, maka Rp. 10 milliar kerugian negara diderita karena tidak mampu menyediakan kemudahan akses dalam membayar pajak.

Wajib Pajak yang selama ini memerlukan waktu berjam-jam berkendara dengan angkutan darat atau bahkan menyeberang ke pulau lain untuk sekedar membayar pajak bisa sangat terbantu dengan fasilitas e-billing ini sehingga penggunaannya perlu diperluas dan dimanfaatkan khususnya bagi masyarakat Wajib Pajak di daerah yang sulit mendapat akses ke bank maupun pos persepsi. Dengan semakin mudahnya proses pembayaran pajak, diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak pun bisa meningkat.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.