Kemudahan dari Amnesti Pajak untuk Pelaku UMKM

Kemudahan dari Amnesti Pajak untuk Pelaku UMKM

Tak ada yang meragukan peran penting UMKM dalam menopang ekonomi nasional. Saat badai krisis ekonomi melanda, UMKM terbukti mampu bertahan bahkan berhasil melewatinya dengan selamat. Kini dengan lebih dari 58 juta pelaku usaha, peran UMKM dalam perekonomian sudah tentu lebih dahsyat lagi. UMKM turut menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menciptakan lapangan kerja bagi 97 persen pasar tenaga kerja.

Melihat besarnya peran dan potensi ekonomi UMKM, Pemerintah melalui berbagai regulasinya terus mendukung dan memfasilitasi para pelaku UMKM agar dapat berkembang dan memiliki daya saing. Diantaranya adalah regulasi di bidang perpajakan. Pemerintah telah mengatur secara khusus pengenaan pajak bagi wajib pajak yang memiliki omzet  tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun.  Wajib pajak tersebut dikenai PPh final sebesar 1 persen yang dihitung dari omzet per bulan. Tujuan aturan ini adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan berkurangnya beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan kepatuhannya semakin meningkat.

Begitu pun dalam pelaksanaan program amnesti pajak yang tengah berjalan, wajib pajak kelompok UMKM diberikan tarif spesial. Bagi mereka yang beromzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun, tarif tebusannya sangat ringan, yakni hanya 0,5 persen untuk yang melaporkan harta sampai dengan Rp 10 miliar, atau 2 persen untuk yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar. Tarif ini berlaku tetap (flat) sepanjang periode amnesti pajak yang akan berakhir hingga 31 Maret 2017.

Masih belum cukup, Pemerintah kembali memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mengikuti amnesti pajak. Mereka dapat menyampaikan surat pernyataan harta (SPH) cukup dalam bentuk formulir manual/ hardcopy apabila isian daftar harta dan utang tambahan tidak melebihi 10 baris dan jumlah keseluruhan harta dan utang tidak lebih dari 20 baris. Jadi mereka bisa mengisi sendiri formulirnya, tanpa bantuan perangkat komputer atau pihak lain. Selain itu, mereka tidak harus meninggalkan bisnis mereka untuk menyampaikan SPH. Sebab, mereka bisa menyampaikannya secara kolektif melalui pihak lain seperti orang pribadi, perkumpulan, organisasi, serikat, atau asosiasinya dengan memberikan surat kuasa.

Jadi tunggu apalagi. Kemudahan amnesti pajak sudah diberikan. Para pelaku UMKM yang belum mengikuti amnesti pajak diimbau untuk segera memanfaatkan fasilitas ini.  Guna menghindari antrean dan kendala yang tidak perlu, sangat disarankan agar wajib pajak menyampaikan SPH tanpa menunggu akhir periode.(*)