3.3.2. Pemungut PPh Pasal 22

Bendaharawan Pemerintah wajib melakukan pemungutan (pemotongan) PPh Pasal 22 terhadap rekanan pada saat Bendaharawan melakukan pembayaran, yaitu pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, bukan pembelian atau pengadaan jasa.

Segmentasi: